Haikal Hasan: Paling Haram Bukan Babi, Tapi..

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan Baras menegaskan esensi keharaman dalam ajaran Islam tidak semata-mata terkait dengan zat makanan atau minuman.

Menurutnya, mengambil hak orang lain justru jauh lebih haram dibanding sekadar mengonsumsi babi atau alkohol.

"Yang paling haram bukan babi dan alkohol, tapi hak orang yang anda ambil. Itu lebih haram dari segala hal yang haram. Haram itu bukan hanya soal zat, tapi juga tindakan, salah satunya riba," ujar Haikal.

Hal itu disampaikan Haikal saat membuka Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rabu, 1 Oktober 2025.

Pernyataan ini disampaikan pria yang akrab disapa Babe Haikal itu untuk menekankan pentingnya memahami halal dan haram secara lebih luas.

Tidak sebatas simbol atau label, tetapi juga menyangkut keadilan dalam transaksi dan perilaku ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Babe Haikal juga menyoroti posisi Indonesia dalam industri halal global yang masih tertinggal.

Nilai transaksi produk halal dunia saat ini mencapai Rp21 ribu triliun, sementara kontribusi Indonesia baru sekitar Rp6 ribu triliun atau 3,4 persen saja.

"Padahal Indonesia negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi jaminan produk halal kita justru tidak berjalan maksimal," katanya.

Sejak era Presiden Soeharto, produk halal sudah mulai diperhatikan, khususnya di sektor kesehatan.

Lalu, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahirlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh makanan, minuman, kosmetik, hingga produk tekstil berlabel halal.

Namun, menurut Haikal, implementasi aturan itu tidak berjalan efektif bahkan berganti lagi presiden setelahnya.

"Dalam pelaksanaannya 10 tahun, ga jalan. Lepas SBY, masuk Presiden Joko Widodo. Ngga jalan juga. Dibuatlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42, ngga jalan juga. Gimana ini? Masa transaksi produk halal kita hanya 3 persen," katanya.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ia melihat adanya komitmen baru.

Salah satunya dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berdiri mandiri untuk mengawal sertifikasi halal.

"Pak Prabowo itu jenius, bukan hanya cerdas. Sertifikasi halal untuk UMKM dibuat gratis. Keren kan itu namanya. Presiden meminta (kalau UMKM) jangan dibebanin dong. Gratis. Lebih keren lagi," sebutnya.

BPJPH diberi waktu dua tahun untuk menyiapkan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh.

Mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, tekstil, barang gunaan, hingga produk impor.

"Kalau belum halal setelah Oktober 2026, ada sanksinya. Mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Penindakan dilakukan oleh kepolisian karena ini pelanggaran undang-undang," jelas Haikal.

Target 7,5 Juta Produk Setahun

Untuk mengejar target, BPJPH menyiapkan langkah konkret. Haikal mengaku sudah meminta dukungan lintas kementerian.

Kepada Kementerian Pertanian, ia meminta 529 Rumah Potong Hewan (RPH) di Indonesia diarahkan menjadi RPH halal.

Kepada Kementerian Desa, ia mendorong agar desa wisata mendapat sertifikasi halal.

"Kalau tidak dibantu gubernur, target ini nggak akan tercapai. Jadi kami butuh dukungan semua pihak," katanya.

BPJPH menargetkan 7,5 juta produk tersertifikasi halal setiap tahun. Saat ini, sudah lebih dari 9,3 juta produk yang memperoleh sertifikat halal.

Ia menyebut Sulawesi Selatan termasuk daerah dengan progres cukup baik dalam mendukung sertifikasi halal.

"Posisi kita di dunia masih 3,4 persen. Memang kecil, tapi bukan berarti produk kita tidak halal. Masalahnya hanya ketertiban administrasi dan sertifikasi yang harus diperbaiki," ujarnya.

Haikal juga mengingatkan bahwa produk halal terbesar di dunia saat ini justru dikuasai China. Sementara Indonesia masih berada di peringkat delapan.

"Bayangin, negara dengan muslim terbanyak malah kalah sama China. Itu karena kita nggak tertib. Kalau tertib, Indonesia pasti bisa jadi pemain utama," katanya.

Ia optimistis, dengan regulasi baru dan dukungan penuh dari pemerintah, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan.

"BPJPH bekerja tanpa libur dengan sistem shift agar target tercapai. Ini amanah besar. Kalau halal jalan, ekonomi kita pasti ikut maju," ungkapnya.

Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan pihaknya mendukung penuh program sertifikasi halal, khususnya untuk pelaku usaha kecil.

Menurutnya, UMKM di Sulsel selama ini sudah diberikan kemudahan agar bisa bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

"Kami mendorong sertifikasi halal difokuskan pada UMKM dan diberikan secara gratis setiap tahun. Ini penting supaya pelaku usaha kecil bisa naik kelas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal," ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi siap bersinergi dengan BPJPH dan kementerian terkait untuk mempercepat realisasi program tersebut.

"Kalau UMKM kita bisa terjamin halalnya, otomatis daya saing dan pasar mereka akan semakin luas, baik di dalam negeri maupun global," katanya.

Sumber: suara

Foto: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan Baras membuka Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rabu, 1 Oktober 2025 [Suara.com/Lorensia Clara]