Selain IKN, Mahfud juga menyoroti dugaan mark-up anggaran yang fantastis dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia mempertanyakan lonjakan biaya pembangunan per kilometer yang naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.
Beban proyek ini semakin berat dengan bunga utang yang harus ditanggung negara. Bunga utangnya saja mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan dari tiket hanya maksimal Rp1,5 triliun. Akibatnya, utang terus bertambah dan negara harus menanggung kerugian.
Penyelesaian Masalah untuk Mencegah Kerugian Negara
Mahfud menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini bukan untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, melainkan untuk memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi saling mewariskan masalah di masa depan.
Faktanya, data RAPBN 2026 menunjukkan pemerintah mengalokasikan total anggaran infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun. Secara keseluruhan, negara telah menyuntikkan dana APBN untuk pembangunan IKN hingga hampir Rp90 triliun, angka yang sangat kontras dengan janji awal pemerintah.
Artikel Terkait
Ricuh di Keraton Solo: Protes GKR Rumbai Gagalkan Seremonial SK Fadli Zon ke Tedjowulan
Bocil Block Blast Viral: Ancaman Malware & Hukum yang Wajib Diwaspadai
Dokter Tifa Klaim 99,9% Ijazah Jokowi Palsu, Tuntut Transparansi 709 Dokumen
Noe Letto Dilantik Jadi Tenaga Ahli DPN, Sebut Pemerintah Pengkhianat Pancasila?