Desakan Mundur Meutya Hafid dari Menkomdigi Gagal Berantas Judi Online

- Minggu, 18 Januari 2026 | 06:50 WIB
Desakan Mundur Meutya Hafid dari Menkomdigi Gagal Berantas Judi Online
Desakan Mundur Meutya Hafid dari Menkomdigi Dinilai Gagal Berantas Judi Online

Gagal Berantas Judi Online, Meutya Hafid Didesak Mundur dari Jabatan Menkomdigi

Pemberantasan judi online di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai gagal. Kegagalan ini memicu desakan agar Meutya Hafid mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah, Aminullah Siagian. Menurutnya, pola pemberantasan judi online yang diterapkan Kemenkominfo tidak efektif dan hanya bersifat reaktif.

"Menkomdigi hanya sibuk memblokir domain hari ini, besok muncul seribu domain baru. Itu bukan strategi, itu reaksi panik," tegas Aminullah dalam keterangannya pada Minggu, 18 Januari 2026.

Judol Dinilai Sebagai Kejahatan Digital Terorganisir

Aminullah memandang judi online telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang merusak sendi sosial masyarakat. Maraknya praktik ini disebut sebagai bukti kegagalan negara melindungi rakyat dari kejahatan digital terorganisir.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyatakan perang dan sikap tanpa kompromi terhadap judi online. Aminullah menyayangkan fakta di lapangan yang justru menunjukkan judi online semakin sistematis dan menjerat masyarakat kecil.

Kritik atas Absennya Diplomasi Digital

Lebih lanjut, Aminullah menyoroti lemahnya diplomasi dan kerja sama internasional Kemenkominfo. Menurutnya, tidak ada tekanan bilateral yang kuat atau kerja sama intelijen siber masif dengan negara-negara pusat industri judi online seperti Kamboja.

"Kami tidak melihat diplomasi digital yang agresif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judol. Ini ironi besar," katanya.

Aminullah menegaskan bahwa kerugian masyarakat akibat judi online terjadi setiap hari. "Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan," pungkasnya.

Editor: Yuli Astuti

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar