Noe Letto Resmi Dilantik Jadi Tenaga Ahli DPN, Ungkap Kritik Pedas Soal Pancasila

PARADAPOS.COM - Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang dikenal publik sebagai Noe Letto vokalis band Letto, secara resmi telah dilantik menjadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pelantikan ini dilaksanakan di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada Kamis (15/1).

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melantik total 12 tenaga ahli DPN. Penunjukkan Noe Letto ini bertujuan untuk memperkuat peran DPN dalam memberikan kajian strategis di bidang pertahanan nasional.

Pelantikan Noe Letto sebagai tenaga ahli DPN ini menarik perhatian luas. Hal ini tidak lepas dari reputasinya yang kerap menyampaikan kritik terbuka terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Seiring pelantikannya, pernyataan-pernyataan Noe Letto yang viral di media sosial kembali menjadi perbincangan. Salah satu pernyataan kontroversialnya adalah saat ia menyebut pemerintah sebagai pengkhianat Pancasila.

"Saya kemarin ditanyain sama pejabat, ngetes saya lah, 'menurutmu Indonesia bagaimana dengan Pancasila?' Pemerintah adalah pengkhianat Pancasila. Saya bilang seperti itu," ujar Noe Letto dalam pernyataannya yang viral pada Minggu (18/1).

Noe Letto kemudian mengutip pemikiran Proklamator RI Soekarno. Ia menjelaskan bahwa inti sari Pancasila, jika diperas, adalah gotong royong.

"Kenapa Pancasila itu, kalau diperas menjadi satu kata itu apa namanya? Ini kalimat Bung Karno, jika ku peras menjadi satu kata itu yang disebut sebagai gotong royong. Kekuatan Indonesia itu gotong royong," tegasnya.

Namun, ia menyayangkan bahwa pemahaman gotong royong seringkali direduksi hanya menjadi aktivitas kerja bakti fisik di tingkat komunitas. Noe Letto juga mempertanyakan implementasi nilai tersebut di era digital, dengan menyoroti ribuan aplikasi pemerintah yang dinilainya tidak mengadaptasi semangat gotong royong.

"Tapi kita selalu diberi pelajaran gotong royong itu hanyalah pindah rumah bareng-bareng, kerja bakti di kampung. Dari 13 ribu aplikasi yang dibuat pemerintah Indonesia, apakah ada satu yang mengadaptasi ke dunia digital? Sepemahaman ku tidak ada. Artinya ini orang pada ga paham sama Pancasila," urainya.

Lebih lanjut, Noe Letto menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara perlu terus diperbarui pemahaman dan implementasinya secara kolektif. Ia menilai hal ini belum menjadi perhatian bersama.

"Kan itu Pancasila sebagai dasar negara, dan itu tidak diperhatikan, tidak diupdate bersama," pungkasnya.