Pelajaran Mahal Proyek Kereta Cepat: Dari Pencitraan ke Beban Utang

Sejarah kelak akan mencatat dekade pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia dengan satu pelajaran penting: pembangunan tanpa logika fiskal hanyalah pencitraan yang menyamar sebagai kemajuan.

Dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung hingga LRT Palembang dan jalur LRT Kelapa Gading, warisan kebijakan era Jokowi kini menunjukkan wajah sebenarnya. Ambisi yang melampaui nalar, dan utang yang melampaui kemampuan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan saat ini.

Kritik Menteri Purbaya dan Arah Baru Kebijakan Fiskal

Keberanian Menteri Purbaya menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat menjadi penanda penting dalam kebijakan fiskal Indonesia. Sikap ini bukan sekadar menjaga neraca negara, tapi juga mengembalikan pembangunan ke rel akal sehat.

Yang menarik, sikap ini selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang jauh sebelum berkuasa pernah menegaskan: "Pembangunan harus berdasar pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek untuk foto peresmian."

Asal Usul Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung lahir bukan dari rasionalitas ekonomi, tetapi dari hasrat pencitraan politik. Janji awal bahwa proyek tidak akan memakai satu Rupiah pun dari APBN ternyata berbalik arah. Biaya membengkak, utang meningkat, dan proyek menjadi beban fiskal yang signifikan.