Pelajaran Mahal Proyek Kereta Cepat: Dari Pencitraan ke Beban Utang

Sejarah kelak akan mencatat dekade pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia dengan satu pelajaran penting: pembangunan tanpa logika fiskal hanyalah pencitraan yang menyamar sebagai kemajuan.

Dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung hingga LRT Palembang dan jalur LRT Kelapa Gading, warisan kebijakan era Jokowi kini menunjukkan wajah sebenarnya. Ambisi yang melampaui nalar, dan utang yang melampaui kemampuan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan saat ini.

Kritik Menteri Purbaya dan Arah Baru Kebijakan Fiskal

Keberanian Menteri Purbaya menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat menjadi penanda penting dalam kebijakan fiskal Indonesia. Sikap ini bukan sekadar menjaga neraca negara, tapi juga mengembalikan pembangunan ke rel akal sehat.

Yang menarik, sikap ini selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang jauh sebelum berkuasa pernah menegaskan: "Pembangunan harus berdasar pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek untuk foto peresmian."

Asal Usul Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung lahir bukan dari rasionalitas ekonomi, tetapi dari hasrat pencitraan politik. Janji awal bahwa proyek tidak akan memakai satu Rupiah pun dari APBN ternyata berbalik arah. Biaya membengkak, utang meningkat, dan proyek menjadi beban fiskal yang signifikan.

Ekonom seperti Rizal Ramli dan Faisal Basri sejak awal mengingatkan bahwa proyek ini tidak memiliki basis kelayakan ekonomi yang kuat. "Itu proyek prestige, bukan kebutuhan," ujar Rizal Ramli. Sementara Faisal Basri menambahkan, "Biayanya tak akan balik modal bahkan hingga kiamat."

Kritik Internal dan Pergeseran Paradigma

Kritik internal bahkan muncul dari dalam kabinet sendiri. Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu, memilih tidak hadir dalam acara groundbreaking kereta cepat - sebuah sikap diam yang berbicara keras tentang ketidaksetujuannya terhadap kelayakan proyek.

Kini, langkah Menteri Purbaya menolak menjadikan APBN sebagai penambal utang mencerminkan pergeseran paradigma: dari pembangunan pencitraan menuju pembangunan berkelanjutan berbasis rasionalitas fiskal.

Ancaman Debt Trap China dan Masa Depan Pembangunan

Masalah kereta cepat bukan hanya soal domestik. Skema pendanaannya membuka pintu pada apa yang disebut banyak analis sebagai jebakan utang China (China Debt Trap) - pola pembiayaan yang menjerat negara-negara berkembang lewat pinjaman besar untuk proyek infrastruktur berisiko tinggi.

Pelajaran dari proyek kereta cepat seharusnya menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak bisa dipaksakan dengan retorika politik, dan bahwa utang bukan prestasi. Kewarasan dalam kebijakan fiskal harus didahulukan daripada kemegahan infrastruktur.

Sumber artikel asli: https://www.paradapos.com/2025/02/dari-jokowi-ke-prabowo-pelajaran-mahal.html