Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai serbuan massa ke Gedung DPR yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 merupakan simbol kegagalan pengelolaan politik di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ray Rangkuti menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 hingga 30 Agustus itu adalah kali pertama dalam sejarah Republik Indonesia dimana gedung DPR didatangi secara massal oleh masyarakat. Menurutnya, aksi yang disertai dengan persekusi terhadap anggota dewan hingga penjarahan ini menunjukkan kemarahan publik yang sudah tidak lagi dapat tersalurkan melalui jalur politik yang normal.
Dalam sebuah diskusi publik bertajuk '1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Emas atau Cemas?' di Jakarta, Ray menjelaskan bahwa gelombang protes tersebut adalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap elite politik yang dinilai gagal menangkap aspirasi rakyat. Ia menambahkan, peristiwa ini tidak hanya mengindikasikan lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kerapuhan institusi politik dalam merespons kritik dari publik.
Faktor lain yang turut memicu krisis politik ini, menurut Ray, adalah melemahnya fungsi oposisi. Ketika semua kekuatan politik berada di dalam lingkar kekuasaan, masyarakat kehilangan saluran aspirasi yang seharusnya berperan sebagai penyeimbang. Kondisi ini, katanya, mengingatkan pada era pemerintahan yang sentralistik dan tertutup terhadap kritik. "Ketika ruang oposisi melemah, rakyat tidak punya pilihan lain selain mengekspresikan kekecewaannya secara langsung di jalanan," pungkas Ray Rangkuti.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Prabowo Beri Peringatan Keras: Jangan Cari-Cari Masalah ke Rakyat Kecil, Itu Tindakan Zalim!
Prabowo Kaget: Uang Korupsi CPO Rp 13,2 T Bisa Bangun 8.000 Sekolah!
Muhammad Ainul Yakin, Komisaris PT Transjakarta yang Ancam Gorok Leher Pekerja Trans7
Lisa Mariana Jadi Tersangka Usai Laporan Ridwan Kamil: Kita Damai Saja