PARADAPOS.COM - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bekerja sama dengan KBRI di Phnom Penh, kembali memfasilitasi kepulangan sepuluh warga negara Indonesia yang terdampak operasi penipuan daring di Kamboja. Gelombang ketiga ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis, 5 Februari 2026, menggunakan penerbangan komersial. Kedatangan mereka menambah daftar panjang pekerja migran yang dipulangkan menyusul kebijakan keras pemerintah Kamboja memberantas praktik online scam, yang membuat banyak perusahaan tutup dan meninggalkan pekerjanya.
Penanganan dan Proses Repatriasi Berlanjut
Setelah mendarat di tanah air, kesepuluh warga negara tersebut langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai protokol yang berlaku. Pemulangan ini merupakan bagian dari respons berkelanjutan pemerintah Indonesia terhadap krisis yang melanda ratusan pekerja migran di negara tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, antusiasme warga untuk pulang ternyata sangat tinggi. Dalam rentang waktu kurang dari tiga minggu, tepatnya antara 16 Januari hingga 3 Februari 2026, tercatat sebanyak 3.173 WNI telah mendatangi KBRI Phnom Penh untuk mengajukan permohonan bantuan dan perlindungan. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring waktu.
Mekanisme dan Prioritas Pemulangan
Menghadapi lonjakan permintaan, pemerintah saat ini memprioritaskan proses repatriasi bagi warga yang telah menyatakan kesiapan untuk membiayai sendiri tiket kepulangan mereka. Kebijakan ini tampaknya menjadi upaya untuk mempercepat proses di tengah keterbatasan sumber daya.
Sebelum gelombang ketiga ini, upaya pemulangan telah dilakukan dalam beberapa tahap. Gelombang pertama yang membawa 36 orang tiba pada Jumat, 30 Januari 2026, disusul oleh 31 orang pada keesokan harinya, Sabtu, 31 Januari. Selain itu, satu warga negara Indonesia lainnya telah tiba lebih dahulu pada Rabu, 4 Februari 2026.
Imbauan Resmi dan Komitmen Pemerintah
Menyoroti akar permasalahan, Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI, baik yang sudah bekerja maupun calon pekerja migran. Pemerintah menekankan pentingnya mematuhi seluruh prosedur dan peraturan resmi, baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara tujuan.
Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Mereka berjanji akan memastikan proses pemulangan seluruh warga negara Indonesia yang terdampak dapat berjalan dengan prinsip aman, cepat, dan terkoordinasi dengan baik antar lembaga.
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Pimpinan PN Depok dan Direksi Perusahaan Tersangka Suap Lahan Tapos
Prabowo Tegaskan Tak Akan Bela Kader yang Terbukti Lakukan Perbuatan Tercela
KPK Ungkap Aliran Gratifikasi Rp2,5 Miliar ke Wakil Ketua PN Depok
Pemerintah Tetapkan Malang sebagai Pusat Bibit Unggas Nasional untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis