PBB Kecam Insiden Penembakan oleh Petugas Imigrasi AS di Minneapolis

PARADAPOS.COM - Sebuah insiden penembakan yang melibatkan petugas imigrasi AS di Minneapolis telah memicu kecaman keras dari badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) menyatakan bahwa aksi tersebut berpotensi dikategorikan sebagai eksekusi di luar hukum dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pernyataan ini muncul menyusul dua peristiwa terpisah pada Januari 2026, yang telah memicu gelombang protes dan mempertanyakan akuntabilitas penegakan hukum di tengah kebijakan imigrasi yang diperketat.

Kecaman PBB: Potensi Pelanggaran HAM Serius

OHCHR secara tegas menyoroti penggunaan kekuatan mematikan dalam insiden di Minneapolis. Lembaga PBB itu menilai tindakan petugas tidak hanya berpotensi sebagai penghilangan nyawa secara sewenang-wenang, tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan di luar proses hukum. Pandangan ini menempatkan insiden tersebut dalam kerangka pelanggaran HAM yang paling berat, yang menuntut penyelidikan yang sangat ketat.

Para ahli HAM PBB juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas narasi yang dibangun pasca-insiden. Mereka mengkritik pernyataan sejumlah pejabat yang dengan cepat memberi label tertentu pada korban dan terlihat membenarkan tindakan kekerasan tersebut.

"Setiap kematian dalam konteks penegakan hukum harus diperlakukan sebagai kasus yang berpotensi melawan hukum dan wajib diselidiki secara cepat, efektif, dan independen," tegas mereka dalam pernyataannya.

Rentetan Insiden dan Respons Otoritas

Dua peristiwa dalam rentang waktu singkat telah memanaskan situasi. Insiden pertama terjadi pada 7 Januari, ketika personel ICE menembak seorang perempuan di tengah kerumunan protes. Belum reda gejolak dari peristiwa itu, pada 24 Januari, seorang warga bernama Alex Pretti kembali ditembak mati oleh agen federal di kota yang sama.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS membela tindakan petugas dalam insiden terakhir, dengan alasan bahwa penembakan dilakukan karena sang petugas merasa nyawanya dalam ancaman. Namun, penjelasan ini tidak meredam kemarahan publik. Aktivitas penegakan hukum imigrasi yang intens di Minnesota justru memicu demonstrasi yang meluas, mencerminkan ketegangan yang kian meruncing antara komunitas dan aparat.

Latar Belakang Kebijakan yang Memanas

Gelombang insiden ini terjadi dalam konteks politik domestik AS yang memprioritaskan penegakan hukum imigrasi secara ketat. Sejak dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Presiden Donald Trump telah meneguhkan komitmennya untuk menghentikan migrasi ilegal dan melaksanakan deportasi massal, bahkan dengan menetapkan keadaan darurat nasional di perbatasan. Kebijakan ini menciptakan atmosfer operasional yang berbeda bagi agen-agen di lapangan, sekaligus menjadi bahan bakar bagi gesekan antara penegak hukum dan kelompok masyarakat.

Menanggapi situasi ini, PBB tidak hanya menyampaikan kecaman tetapi juga desakan konkret. Mereka mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan akuntabilitas penuh dan transparansi. Jika investigasi independen nantinya membuktikan adanya pelanggaran HAM, PBB menekankan bahwa semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.