Ketua PBNU Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Peringatkan Ancaman Konflik Global

PARADAPOS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Yahya Cholil Staquf, secara tegas mengkritik serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (2 Maret 2026), Gus Yahya—sapaan akrabnya—menilai aksi militer itu berbahaya karena mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, berpotensi memicu konflik global yang lebih luas, serta dapat membangkitkan kembali gerakan radikalisme.

Kecaman atas Tindakan Brutal dan Risiko Global

Gus Yahya tidak ragu menyebut serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Menurutnya, langkah agresif ini bukan hanya merusak tatanan internasional yang sudah rapuh, tetapi juga membuka pintu bagi ketidakstabilan yang jauh lebih besar. Kekhawatiran utamanya terletak pada efek domino yang bisa menyulut ketegangan tak terkendali di panggung dunia.

“Serangan AS dan Israel atas Iran adalah tindakan brutal yang kembali merusak tatanan internasional, bahkan berpotensi memicu konflik global yang tidak terkendali serta menciptakan alasan bangkitnya kembali radikalisme dan ekstremisme,” ungkapnya.

Duka untuk Iran dan Catatan atas Balasan

Di tengah kecamannya, Gus Yahya juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Imam Ali Khamenei, yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Ia mengajak umat Islam sedunia untuk mendoakan ketabahan bagi bangsa Iran. Meski memahami kemarahan yang melatari, ia memberikan catatan kritis terhadap respons balasan Teheran.

Dari sudut pandang diplomasi dan resolusi konflik, ia memandang bahwa eskalasi militer timbal balik justru akan memperburuk keadaan, alih-alih menyelesaikan akar masalah.

“Kita semua paham itu kemarahan dan menyasar titik-titik yang diduga menjadi tempat tentara Amerika, namun apapun, serangan itu justru akan memperburuk situasi,” lanjut Gus Yahya.

Panggilan untuk Konsolidasi Internasional dan Peran Indonesia

Melihat kompleksitas situasi, PBNU mendorong komunitas internasional untuk segera berkonsolidasi di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuannya jelas: menegakkan kembali hukum internasional yang efektif dan adil. Dalam konteks ini, Gus Yahya secara khusus menyoroti peran yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan rekam jejak diplomasi yang aktif, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan perdamaian. Gus Yahya menitipkan mandat agar pemerintah tidak berdiam diri.

“Kami juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengupayakan deeskalasi konflik menuju resolusi damai yang beradab dan bermartabat. Ini amanat konstitusi kita,” tegasnya.

Harapannya, Indonesia dapat memanfaatkan segala kanal diplomasi yang ada untuk mendesak semua pihak, terutama AS dan Israel, menghentikan kekerasan dan kembali ke meja perundingan. Upaya deeskalasi dan pencarian solusi damai yang bermartabat dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar yang berkelanjutan untuk meredakan ketegangan yang telah memanas ini.