Trump Tunda Lagi Ancaman Serangan ke Infrastruktur Listrik Iran hingga 6 April

PARADAPOS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunda ancaman serangan terhadap infrastruktur listrik Iran hingga 6 April 2026. Penundaan kedua ini, yang diumumkan melalui platform Truth Social, diklaim Trump sebagai bentuk kelonggaran menyusul kemajuan dalam negosiasi untuk mengakhiri perang. Langkah ini tetap diambil di tengah tekanan AS yang terus berlanjut agar Iran membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital bagi ekspor minyak global yang saat ini macet.

Penundaan Kedua dan Klaim Kemajuan Negosiasi

Dalam pengumuman pada Kamis, 27 Maret 2026, Trump menyatakan penundaan tenggat waktu yang sebelumnya ia tetapkan sendiri. Keputusan ini ia sampaikan lewat sebuah unggahan di media sosial.

“Sesuai permintaan Pemerintah Iran, mohon izinkan pernyataan ini untuk menyatakan bahwa saya menunda periode penghancuran Pembangkit Energi selama 10 hari hingga Senin, 6 April 2026, pukul 20.00, Waktu Bagian Timur,” tulisnya.

Ia kemudian menambahkan klaim tentang dinamika di meja perundingan. “Perundingan sedang berlangsung dan, terlepas dari pernyataan yang salah yang bertentangan oleh Media Berita Palsu, dan lainnya, pembicaraan berjalan dengan sangat baik,” imbuh Trump.

Unggahan tersebut merupakan perkembangan terbaru dari ancaman beruntun yang dimulai pada Minggu sebelumnya. Saat itu, Trump memberi ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz, dengan ancaman akan menyerang pembangkit listrik "DIMULAI DENGAN YANG TERBESAR TERLEBIH DAHULU". Ultimatum itu kemudian ditunda lima hari pada Senin, sebelum akhirnya diperpanjang lagi pada Kamis.

Dilema Hukum dan Ancaman Kejahatan Perang

Ancaman untuk secara sengaja melumpuhkan jaringan listrik sipil suatu negara telah memicu kecaman luas dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia. Para pengamat hukum internasional mengingatkan bahwa tindakan semacam itu berpotensi melanggar Konvensi Jenewa, yang melindungi infrastruktur sipil yang vital bagi penduduk.

Amnesty International, misalnya, secara tegas telah menyebut ancaman Trump sebagai "ancaman untuk melakukan kejahatan perang". Analisis hukum ini mengacu pada prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional, yang melarang serangan terhadap objek-objek sipil.

Meski demikian, dalam konflik kontemporer, sering muncul pembenaran terhadap serangan terhadap infrastruktur "penggunaan ganda" yang melayani kebutuhan militer dan sipil. Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, menggunakan argumen serupa untuk membenarkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, yang kemudian membuatnya menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dampak Global dan Jalan Buntu di Lapangan

Sementara pernyataan dari Gedung Putih sering kali terdengar optimis, situasi di lapangan menunjukkan kompleksitas yang jauh lebih besar. Konflik yang dipicu oleh serangan AS dan Israel pada akhir Februari itu belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Cengkeraman Iran atas Selat Hormuz telah menimbulkan kekacauan di pasar energi global, mengingat lebih dari 20% pasokan minyak dunia biasa melintasi selat sempit itu.

Upaya Trump untuk menggalang dukungan internasional guna membuka kembali selat tersebut sejauh ini menghadapi skeptisisme dari sekutu-sekutu NATO dan mitra lainnya. Di sisi lain, Iran secara konsisten membantah adanya negosiasi langsung dengan AS dan mengancam akan membalas lebih keras jika infrastruktur energinya diserang.

Dalam rapat kabinetnya, Trump kembali menegaskan narasinya bahwa Iran sebenarnya sangat menginginkan kesepakatan.

“Mereka akan mengatakan, ‘Kami tidak bernegosiasi. Kami tidak akan bernegosiasi.’ Tentu saja, mereka bernegosiasi. Mereka telah dihancurkan. Siapa yang tidak akan bernegosiasi?” tanyanya retoris.

Ia juga menegaskan syarat utama AS. “Jika mereka membuat kesepakatan yang tepat, maka selat itu akan terbuka,” tegas Trump.

Di tengah kebuntuan ini, laporan-laporan media AS mulai menyebutkan opsi eskalasi lain yang sedang dipertimbangkan, termasuk kemungkinan operasi darat terbatas—sebuah langkah yang oleh banyak analis dianggap akan memperlebar dan memperdalam konflik. Korban jiwa terus berjatuhan, dengan perkiraan ribuan tewas di Iran dan puluhan lainnya di kawasan, menandai sebuah perang yang semakin berlarut-larut dengan risiko humanitarian dan geopolitik yang terus membesar.