Anies Baswedan Sindir Pemerintah: "Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Kewajiban!"

PARADAPOS.COM - Mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, kembali menyoroti minimnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam sebuah dialog publik, Anies mengkritik fenomena kebijakan yang sering muncul secara tiba-tiba tanpa proses terbuka yang melibatkan masyarakat.

Anies Soroti Minimnya Transparansi Kebijakan Pemerintah

Dalam Dialog Kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang, Rabu, 8 Oktober 2025, Anies Baswedan menegaskan bahwa transparansi merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.

"Hari ini banyak kebijakan dibuat yang tidak diketahui prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan," ujar Anies seperti dikutip dari kanal YouTube Gerakan Rakyat pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat berhak mengetahui bagaimana dan mengapa suatu kebijakan dibuat. Menurutnya, transparansi memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

"Transparansi penting agar rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Kalau ada transparansi, semua bisa bicara dengan data," tegas Anies.

Integritas Pejabat Publik Jadi Masalah Mendasar

Selain masalah transparansi, Anies juga menyoroti pentingnya integritas bagi pejabat publik. Ia menjelaskan bahwa integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi kejujuran yang berlandaskan nilai kebenaran dan kepentingan publik.

"Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan," jelas Anies dengan contoh yang lugas.

Anies menilai bahwa akar masalah negara tidak hanya terletak pada lemahnya regulasi, tetapi juga pada lemahnya teladan moral dari pemimpin. "Ketika integritas hilang, transparansi hanya menjadi jargon yang tak punya makna," tambahnya.

Kritik Terhadap Proses Pengambilan Keputusan

Meski tidak menyebut pihak tertentu secara eksplisit, kritik Anies terasa menohok praktik pemerintahan saat ini. Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup tanpa melibatkan partisipasi akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.

"Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi," ujarnya menutup dialog.

Anies menegaskan bahwa jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Pernyataan Anies Baswedan ini memantik kembali perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan publik di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat, ataukah hanya merupakan formalitas dari keputusan elitis yang dibuat di balik layar.

Sumber: Konteks.co.id