PARADAPOS.COM - Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah nyata diwujudkan dengan penyerahan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga Desa Hapesong Baru, Tapanuli Selatan, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait. Penyerahan ini dilakukan bahkan sebelum fase rehabilitasi dan rekonstruksi resmi dimulai, menandai upaya percepatan yang signifikan.
Gotong Royong Percepat Pemulihan
Hunian tetap yang diserahkan tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang. Pembangunannya di lokasi ini mengadopsi skema komunal, sebuah kolaborasi yang melibatkan pihak nonpemerintah, yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan ini memiliki target ambisius untuk membangun ribuan unit huntap serupa yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana.
Dalam keterangannya, Menteri Tito Karnavian menyebut capaian di Tapanuli Selatan ini sebagai salah satu proses tercepat.
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat,” tuturnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Dua Skema Pembangunan Hunian
Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa pembangunan huntap pascabencana berjalan melalui dua skema utama. Skema pertama adalah in-situ, di mana masyarakat dapat membangun secara mandiri di lokasi yang dinilai aman dengan bantuan dana stimulan. Opsi lainnya, warga dapat menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada pemerintah.
Skema kedua adalah komunal, seperti yang diterapkan di Desa Hapesong Baru. Pada skema ini, pembangunan terkonsentrasi di satu kawasan yang lahannya disediakan pemerintah daerah. Pelaksanaannya bisa dilakukan oleh kementerian terkait atau melalui kemitraan strategis dengan organisasi nonpemerintah, mempercepat realisasi bantuan.
Kunci Keberhasilan: Data yang Akurat dan Cepat
Dalam kunjungannya, Tito secara khusus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecepatan dan kelengkapan dalam menghimpun data kerusakan rumah warga dinilai sebagai faktor penentu yang mempermudah penyaluran berbagai bentuk bantuan lanjutan kepada korban.
Ia menekankan bahwa kelengkapan data di tingkat daerah sangat vital untuk memperlancar proses verifikasi dan pencairan bantuan dari pusat.
“Semakin cepat datanya, semakin cepat BNPB dan Kementerian PKP bisa bergerak,” jelas Tito.
Pertimbangan Lokasi yang Strategis
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai pemilihan lokasi huntap di Tapanuli Selatan sudah tepat. Lokasi tersebut dianggap strategis karena dekat dengan akses terhadap berbagai fasilitas penunjang kehidupan masyarakat, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.
Pertimbangan ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan setiap kebijakan pemulihan benar-benar memudahkan kehidupan warga dan membangun kembali tatanan sosial pascabencana. Dengan demikian, bantuan hunian tidak hanya sekadar menyediakan atap, tetapi juga memulihkan akses terhadap layanan dasar yang dibutuhkan.
Artikel Terkait
Dua Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Jember, Satu Meninggal dan Satu Hilang
Pemerintah Batasi Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 2026
ITB Berlin 2026 Soroti Pasar Tiongkok dan Solusi Pembayaran Lintas Negara
PP Tunas Resmi Berlaku, Kemenag Siapkan Madrasah dan Pesantren Jadi Garda Depan Literasi Digital