PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih untuk menyalurkan pembiayaan dengan bunga rendah, yakni 6% per tahun. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses kredit murah bagi masyarakat desa, terutama kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus menjadi alternatif dari pinjaman rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang membebani. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan, skema ini akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro di dalam koperasi tersebut.
Menjawab Ketimpangan Bunga Pinjaman
Latar belakang kebijakan ini adalah keprihatinan terhadap kesenjangan suku bunga yang tajam. Presiden Prabowo mengungkapkan, kredit mikro untuk masyarakat kecil masih dikenakan bunga sekitar 24%, sementara pengusaha besar bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga antara 9% hingga 12%. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang mendesak untuk diperbaiki.
“Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kita akan siapkan kredit murah, kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya [suku bunga] 24%, orang miskin 24%. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? paling tinggi 9% lah, 10% lah, katakanlah 12% lah. Katakanlah ya. Itu rakyat 20%, saya bilang tidak bisa,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa bunga dari KopDes Merah Putih harus jauh lebih rendah dari angka tersebut. “Nanti Koperasi merah putih harus di bawah itu, kalau perlu 6% setahun. Bisa,” tegas Prabowo.
Peran Strategis di Luar Pembiayaan
Menteri Ferry Juliantono menekankan bahwa peran koperasi ini tidak hanya sebagai penyedia kredit murah. Kehadirannya juga diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi yang kerap menjerat.
“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjaman online, dan lain sebagainya,” jelas Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop.
Lebih lanjut, Ferry menyebut KopDes/Kel Merah Putih memiliki fungsi strategis lainnya. Koperasi ini juga dirancang untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan bertindak sebagai penyerap hasil produksi (offtaker) dari masyarakat desa, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih menyeluruh.
Solusi Konkret untuk Tekanan Ekonomi Petani
Presiden Prabowo melihat pengembangan koperasi desa secara masif ini sebagai sebuah terobosan. Ia menggambarkan kondisi sulit yang dihadapi petani, yang dalam siklus tanam hingga panen yang bisa mencapai 120 hari, seringkali terpaksa meminjam dana darurat.
“Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen, dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit, jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir, dan rentenir itu ngeri, dia tuh 1% sehari. can you imagine? gimana?” tuturnya menggambarkan situasi yang dianggapnya sebagai penindasan.
Melalui kehadiran koperasi dengan bunga yang manusiawi, diharapkan siklus utang berbunga tinggi yang selama ini membelenggu masyarakat desa dan petani dapat diputus. Prabowo menilai langkah ini berpotensi menjadi studi kasus penting, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga bagi banyak negara yang menghadapi masalah serupa.
Artikel Terkait
DPRD Nagekeo Desak Kajian Ahli Geologi Atasi Retakan Tanah di Ladolima Timur
Kereta Bandara Yogyakarta Catat Rekor 12.000 Penumpang di Puncak Arus Balik Lebaran
Maybank Indonesia Siapkan Strategi untuk Naik Kelas ke KBMI 4 dalam 2-3 Tahun
Hyundai Kona Electric Tawarkan Solusi Mudik dengan Bagasi Luas dan Jarak Tempuh 600 Km