PARADAPOS.COM - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya di wilayah terdepan Indonesia melalui inisiatif layanan langsung kepada masyarakat. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lewat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menyelenggarakan Operasi Pasar Murah dan Samsat Keliling di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (31/3/2026). Program terpadu ini bertujuan menstabilkan harga sembako sekaligus mempermudah akses warga perbatasan terhadap layanan administrasi kendaraan, sebuah langkah yang disambut hangat oleh masyarakat setempat sejak dini hari.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kebutuhan Nyata
Inisiatif ini tidak hadir dari ruang kosong, melainkan hasil koordinasi yang cermat antarlembaga untuk menjawab tantangan spesifik di daerah perbatasan. Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menekankan bahwa kegiatan semacam ini adalah wujud nyata dari kehadiran negara di wilayah-wilayah terluar.
“Kegiatan Operasi Pasar Murah dan Samsat Keliling merupakan bentuk konkret kehadiran negara di kawasan perbatasan. Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta pelayanan administrasi kendaraan yang cepat, mudah, dan dekat,” jelasnya, Rabu (1/4/2026).
Pendekatan 'jemput bola' ini, menurut pengamatan di lapangan, dinilai strategis untuk membangun kepercayaan sekaligus memangkas hambatan birokrasi dan geografis yang sering dihadapi warga.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu menghasilkan penyaluran beras program SPHP dalam kemasan 5 kilogram. Dengan harga terjangkau Rp60.000 per sak, total 5 ton atau sekitar 1.000 sak beras berhasil didistribusikan dan terserap seluruhnya oleh masyarakat, menunjukkan tingginya kebutuhan akan bantuan pangan stabil di area tersebut.
Sementara itu, layanan Samsat Keliling yang digelar bersama UPTD Samsat setempat memberikan kemudahan luar biasa. Warga bisa mengurus berbagai keperluan seperti pembayaran pajak tahunan, perpanjangan STNK, hingga balik nama kendaraan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota. Efisiensi waktu dan biaya transportasi menjadi nilai tambah yang sangat dirasakan.
Hasil Nyata dan Komitmen Berkelanjutan
Dari segi penerimaan negara, layanan satu hari itu berhasil mencetak penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4.176.086, yang berasal dari transaksi satu unit sepeda motor, satu pick up, dan satu minibus. Angka ini mungkin terlihat kecil secara nominal, namun memiliki makna besar dalam konteks perluasan akses dan kepatuhan pajak di daerah perbatasan.
Maria Fatima Rika menegaskan bahwa sinergi semacam ini akan terus ditingkatkan. Kolaborasi lintas instansi dianggap kunci untuk menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menuju pemerataan pembangunan yang benar-benar menyentuh hingga ke pelosok negeri.
Artikel Terkait
Pemkot Tangerang Raih Dua Penghargaan Bangga Kencana Se-Banten
Menhan Prabowo Rencanakan Pembangunan Batalyon di Setiap Kabupaten/Kota Bengkulu
Cuaca Ekstrem di Nunukan Paksa Distribusi Air Bergilir Dua Zona
Polisi Gerebek Rumah Pengoplosan Gas Elpiji Bersubsidi di Bogor