Trump Usulkan Pungutan Tol di Selat Hormuz, Balas Rencana Serupa Iran

PARADAPOS.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan pemungutan biaya tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap rencana serupa dari Iran dan menjadi babak baru dalam ketegangan geopolitik di jalur laut vital tersebut. Usulan ini dinyatakan Trump setelah menyebut AS sebagai "pemenang" dalam konflik dengan Iran, yang ditandai dengan melemahnya kekuatan militer negara tersebut.

Klaim Kemenangan dan Dalih Pungutan

Dalam pernyataannya yang disiarkan melalui saluran resmi Gedung Putih, Trump membenarkan wacana pungutan tol dengan merujuk pada posisi Amerika Serikat. Ia berargumen bahwa kehancuran kekuatan militer Iran telah memberikan AS legitimasi untuk mengendalikan dan memungut biaya di selat strategis itu.

"Kenapa tidak? Kami adalah pemenang. Kekuatan militer mereka sudah kami kalahkan. Karena itu, kami memiliki konsep agar kami memungut biaya tol di Selat Hormuz," ujarnya pada Selasa (7/4).

Trump lebih lanjut menyebut bahwa kemampuan Iran untuk menutup Selat Hormuz saat ini hanyalah bentuk perang psikologis, yang mengandalkan ancaman peletakan ranjau laut.

Rencana Balasan dari Iran

Di sisi lain, parlemen Iran dilaporkan sedang menyusun draf undang-undang yang juga bermaksud mengenakan biaya bagi kapal yang melintas. Legislasi ini diklaim bertujuan untuk mengamankan pelayaran sekaligus menegaskan kedaulatan negara itu atas perairan tersebut. Seorang legislator menyebut draf aturan itu dijadwalkan terbit pekan depan.

"Kami sedang membuat proposal agar kedaulatan, kontrol, dan pengawasan Iran atas Selat Hormuz secara formal diakui hukum melalui pemungutan biaya yang akhirnya dapat menjadi pemasukan negara," jelas legislator tersebut, seperti dikutip Bloomberg pada Kamis (26/3).

Langkah ini sejalan dengan sejumlah syarat yang kerap disampaikan pemerintah Iran untuk menghentikan serangan balasan, termasuk penutupan pangkalan militer AS di Teluk, pencabutan sanksi ekonomi, pengakuan kontrol Iran atas selat, penolakan pembatasan program rudal, dan penghentian operasi Israel terhadap sekutu Iran.

Pembatasan Selektif dan Ancaman Eskalasi

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup Selat Hormuz sepenuhnya. Pembatasan, menurutnya, hanya berlaku bagi kapal-kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan sekutu mereka.

“Selat Hormuz terbuka. Selat itu hanya ditutup untuk kapal tanker dan kapal milik musuh-musuh kami: mereka yang menyerang kami dan sekutunya. Yang lain bebas melintas,” tutur Araghchi dalam sebuah wawancara pada Sabtu (14/3).

Ia menambahkan bahwa kekhawatiran beberapa negara mengenai keselamatan pelayaran di kawasan itu "tidak ada kaitannya" dengan Iran, meski mengakui adanya penundaan pelayaran oleh operator tertentu akibat risiko keamanan.

Ketegangan di kawasan ini memuncak setelah serangan AS dan Israel pada akhir Februari, yang dibalas oleh Iran. Situasi ini telah mengganggu aktivitas pelayaran di Teluk secara signifikan. Iran juga menyampaikan ancaman yang lebih keras, menyatakan akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya jika pembangkit listriknya diserang AS.

Ancaman itu disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Trump yang mengancam akan menyerang fasilitas pembangkit listrik Iran jika selat tidak dibuka.

"Infrastruktur penting dan fasilitas energi di kawasan ini dapat hancur secara permanen jika pembangkit listrik Iran menjadi sasaran," tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di platform X pada Minggu (22/3).

“Segera setelah pembangkit listrik dan infrastruktur di negara kita menjadi sasaran, infrastruktur vital serta infrastruktur energi dan minyak di seluruh wilayah akan dianggap sebagai sasaran yang sah dan akan dihancurkan secara permanen,” lanjutnya.

Pertukaran ancaman ini semakin menggarisbawahi betapa rapuhnya stabilitas di Selat Hormuz, sebuah jalur air sempit yang menjadi urat nadi perdagangan minyak global. Setiap gejolak di sana berpotensi memicu dampak ekonomi yang luas di luar kawasan Timur Tengah.