Analis: Gibran Berpotensi Jadi Lawan Politik Prabowo di Pilpres 2029

PARADAPOS.COM - Suhu politik nasional mulai menunjukkan peningkatan, meskipun Pemilihan Presiden 2029 masih sekitar tiga tahun ke depan. Wacana mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertransformasi menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi mendatang kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Analis politik dari ABC Riset & Consulting, Erizal, menilai skenario tersebut sangat terbuka lebar, terutama jika Prabowo memilih figur calon wakil presiden lain yang dianggap lebih sesuai dengan kriteria kepemimpinannya di periode kedua.

Analisis: Peluang Gibran sebagai Lawan Politik

Pandangan ini memicu kembali perdebatan publik mengenai relasi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah pada narasi “Prabowo-Gibran dua periode” yang beberapa kali dilontarkan Jokowi dalam berbagai kesempatan publik. Di tengah hiruk-pikuk politik, Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menjadi salah satu pengamat yang vokal menilai peluang perpecahan ini sangat mungkin terjadi.

“Gibran lebih berpotensi menjadi lawan Prabowo ketimbang pasangan,” ujar Erizal kepada sejumlah media, Rabu (20/5/2026).

Strategi Penguncian Kekuasaan Jangka Panjang

Wartawan senior Edy Mulyadi menilai narasi dua periode yang digaungkan Jokowi tidak sesederhana dukungan politik biasa. Menurut pengamatannya, ada strategi penguncian kekuasaan jangka panjang yang tengah dibangun di balik pernyataan tersebut. Ia melihatnya sebagai sebuah skema yang lebih kompleks dari sekadar ajakan untuk mempertahankan pasangan petahana.

“Ucapan Jokowi tentang dua periode bukan sekadar dukungan. Itu upaya penguncian politik agar posisi Gibran tetap aman di lingkar inti kekuasaan sampai 2034,” tulis Edy Mulyadi dalam rilisnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Edy, narasi tersebut mengandung pesan tersirat agar Prabowo tidak mengganti Gibran pada Pilpres mendatang. Jika hal itu terjadi, ia meyakini potensi tekanan politik akan sangat besar. Ia menyebut kemungkinan munculnya framing pengkhianatan terhadap kesinambungan kekuasaan, yang bisa digerakkan oleh kelompok relawan, jaringan loyalis, hingga mesin opini digital.

“Sejak sekarang pagar politiknya sedang dipasang,” ungkapnya.

Desain Keberlanjutan Kekuasaan Dinasti

Edy juga menyoroti proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden. Baginya, langkah itu merupakan bagian dari desain keberlanjutan kekuasaan dinasti politik yang telah direncanakan secara matang. Ia menekankan bahwa jika duet Prabowo-Gibran bertahan hingga 2029, maka Gibran akan mengantongi pengalaman kekuasaan selama 10 tahun penuh—modal yang sangat besar untuk melenggang menuju Pilpres 2034.

“Gibran bisa membangun jaringan birokrasi, militer, bisnis, internasional, dan partai politik. Itu modal luar biasa untuk menjadi capres utama pada 2034,” jelasnya.

Namun, jika pada akhirnya terjadi pecah kongsi, Edy menilai keluarga Jokowi tetap berada dalam posisi yang menguntungkan. Sebab, Gibran sudah memiliki panggung nasional dan basis politik yang mulai terbentuk. Karena itu, ia mengingatkan Prabowo agar lebih berhati-hati dalam membaca arah dinamika politik ke depan.

“Prabowo adalah presiden. Mandat rakyat ada di tangannya. Jangan sampai pusat gravitasi kekuasaan perlahan bergeser ke kelompok lain yang punya agenda jangka panjang berbeda,” tegasnya.

Peringatan untuk Prabowo dan Demokrasi ke Depan

Edy juga menilai bahwa sejarah politik Indonesia menunjukkan banyak pemimpin yang akhirnya terjebak dalam lingkar kekuasaan yang awalnya dianggap sebagai sekutu politik. Ia mengingatkan bahwa relasi yang tampak mesra hari ini belum tentu bertahan ketika kepentingan mulai berbenturan.

“Hari ini hubungan Prabowo dan Jokowi terlihat mesra. Tapi politik bukan soal perasaan. Ini soal kepentingan dan keberlanjutan pengaruh,” tulisnya.

Ia menegaskan bahwa rakyat memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia, bukan untuk menjadi jembatan bagi konsolidasi dinasti politik baru. Jika tidak waspada, ia khawatir demokrasi perlahan bisa berubah menjadi kerajaan modern.

“Jika tidak hati-hati, demokrasi perlahan bisa berubah jadi kerajaan modern. Pemilu tetap ada, rakyat tetap datang ke TPS, tetapi kekuasaan hanya berputar di lingkar darah yang sama,” pungkasnya.