Sekjen D-8: Pakistan, Turki, dan Mesir Mediasi Gencatan Senjata Iran-AS

PARADAPOS.COM - Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8, Duta Besar Sohail Mahmood, mengungkapkan adanya upaya mediasi aktif dari negara-negara anggota untuk meredakan ketegangan dalam perang Iran. Dalam wawancara eksklusif, Mahmood menyoroti peran kunci Pakistan, Turki, dan Mesir dalam mendorong gencatan senjata dan solusi diplomatik yang berkelanjutan, di tengah risiko tinggi yang mengancam stabilitas pasar energi global.

Tanggung Jawab Historis dalam Perundingan

Menurut Mahmood, pembicaraan gencatan senjata yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad bukan sekadar pertemuan biasa. Semua pihak yang terlibat, tegasnya, memikul tugas dan tanggung jawab historis untuk memastikan dialog tersebut membuahkan hasil.

“Semua pihak memiliki tugas dan tanggung jawab historis dalam pembicaraan gencatan senjata yang direncanakan antara AS dan Iran di Pakistan,” tuturnya melalui pernyataan tertulis.

Ia menambahkan bahwa diplomasi intensif di balik layar selama beberapa pekan terakhir telah berhasil membuka peluang penting untuk menarik mundur situasi dari ambang kehancuran yang lebih dalam.

Peluang dan Tantangan di Tengah Ketidakpastian

Meski mengakui bahwa risiko eskalasi masih sangat tinggi—terutama bagi pasar energi dan ekonomi dunia yang bergantung pada pasokan minyak dari Teluk—Mahmood tetap melihat celah harapan. Ia menekankan bahwa peluang untuk mencapai terobosan damai sama besarnya dengan tantangan yang ada.

“Namun, dia mengatakan bahwa peluang untuk terobosan sama pentingnya dan menyatakan harapan bahwa semua pihak akan bertindak secara bertanggung jawab dan serius untuk membuat negosiasi berhasil,” jelasnya.

Dengan nada hati-hati namun optimistis, Sekjen D-8 itu menggarisbawahi bahwa pembicaraan di Islamabad harus produktif dan pada akhirnya mengarah pada fondasi perdamaian yang stabil dan langgeng.

Profil D-8 dan Kepemimpinan Indonesia

Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 sendiri merupakan kelompok yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang: Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Keanggotaannya kemudian berkembang dengan bergabungnya Azerbaijan pada akhir 2024.

Dalam struktur kepemimpinan organisasi, Indonesia dipercaya memegang keketuaan untuk periode 2026–2027 dengan mengusung tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” Fokus prioritas Indonesia mencakup penguatan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi hijau dan biru, konektivitas digital, serta reformasi internal organisasi.

Agenda Tetap Berjalan Meski Jadwal Fleksibel

Menanggapi perkembangan terakhir, Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa agenda keketuaan Indonesia di D-8 tetap berjalan meskipun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang semula dijadwalkan pada April ini mengalami penundaan. Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau dinamika kondisi global untuk menentukan waktu yang paling tepat bagi pelaksanaan agenda-agenda prioritasnya.

“Prioritas-prioritas kita masih akan dilanjutkan. Tak ada pembatalan, tetapi kita hanya mencari waktu yang lebih tepat. Hal ini juga terus dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal D-8 serta negara-negara anggota yang lain,” ungkap Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memainkan peran konstruktif di kancah diplomasi multilateral, sekaligus menunjukkan kehati-hatian dalam merespons situasi geopolitik yang terus berubah dengan cepat.