PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menyoroti dua hal dalam kunjungan kerjanya ke Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026) lalu: apresiasi atas kesiapan pasokan energi menjelang Iduladha, dan kekhawatiran serius terhadap tata kelola subsidi energi. Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (26/5/2026), ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar ketersediaan stok, melainkan efektivitas distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram yang masih bocor dan tidak tepat sasaran.
Apresiasi Pasokan, Sorotan pada Subsidi
Hanif mengawali pernyataannya dengan memberikan catatan positif. Ia mengapresiasi langkah PT Pertamina Patra Niaga yang dinilai telah menjaga pasokan energi dengan baik menjelang Hari Raya Iduladha. Namun, nada bicaranya segera berubah ketika membahas persoalan yang lebih mendasar.
“Secara umum Komisi XI mengapresiasi kesiapan PT Pertamina Patra Niaga di dalam menjaga pasokan energi menjelang Iduladha. Namun kami juga menekankan bahwa tantangan hari ini bukan semata pada pasokan, bukan semata pada ketersediaan stok, tetapi juga tata kelola dari subsidi energi,” ungkapnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan ke Boyolali merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) yang diemban Pertamina. Dari sana, ditemukan data yang mengkhawatirkan.
Data Realisasi: Alarm Kebocoran Subsidi
Dalam paparan yang diterima rombongan Komisi XI, terlihat bahwa realisasi distribusi dua komoditas energi bersubsidi telah melampaui kuota tahun berjalan. Hanif menyebut angka tersebut sebagai alarm yang tidak boleh diabaikan.
“Tadi data yang dipaparkan menunjukkan biosolar misalnya sudah mencapai 100,1 persen dari kuota year to date, sementara LPG 3 kilogram bahkan sudah sampai 109,18 persen. Ini artinya menjadi alarm bahwa kebocoran dan salah sasaran subsidi masih menjadi persoalan yang serius,” katanya.
Angka di atas 100 persen ini, menurutnya, menjadi indikasi kuat bahwa penyaluran tidak berjalan sesuai peruntukan. Banyak pihak yang tidak berhak justru menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Digitalisasi Belum Cukup, Efektivitas Pengendalian yang Dibutuhkan
Hanif mengakui bahwa PT Pertamina Patra Niaga telah berupaya melakukan digitalisasi pengawasan, termasuk melalui penggunaan QR Code dan integrasi data. Namun, ia menilai langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menutup celah pelanggaran.
“Pertamina sendiri juga masih mengakui tingginya pelanggaran penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang ini bukan sekadar instrumen, tetapi efektivitas pengendalian yang benar-benar bisa menutup ruang fraud dan memastikan subsidi itu sampai kepada sasaran secara tepat,” tegas Hanif.
Ia menekankan bahwa teknologi hanyalah alat. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang konsisten, potensi penyimpangan tetap akan terjadi.
Desakan kepada BPI Danantara
Dalam kesempatan yang sama, politikus PKB ini juga melayangkan permintaan khusus kepada BPI Danantara. Sebagai pemegang saham strategis, ia mendorong lembaga tersebut untuk lebih aktif dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Pertamina Group.
“Kami juga meminta BPI Danantara untuk sebagai pemegang saham strategis ini aktif mendorong penguatan governance di PT Pertamina Patra Niaga dan juga di Pertamina Group,” ujarnya.
Menurut Hanif, penguatan tata kelola dan efisiensi di tubuh Pertamina Group merupakan langkah krusial. Tujuannya jelas: agar anggaran negara yang dialokasikan melalui skema subsidi energi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
“Efisiensinya sekaligus juga transformasi tata kelola dari PT Pertamina Group agar ke depan uang negara yang dikucurkan melalui skema subsidi ini benar-benar bisa tepat sasaran dan juga sampai kepada pihak-pihak yang semestinya,” pungkas Hanif.
Di sela-sela kunjungan, suasana di Fuel Terminal Boyolali tampak sibuk namun terukur. Rombongan DPR berjalan menyusuri area penyimpanan bahan bakar, sesekali berhenti untuk mendiskusikan data yang terpampang di layar monitor ruang kendali. Di luar pagar terminal, antrean truk pengangkut biosolar dan LPG mengular, mengingatkan pada besarnya skala distribusi yang harus diawasi setiap harinya.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
KPK Periksa Pengusaha Terkait Aliran Uang ke Bupati Ponorogo Nonaktif
47 Sampel Pangan di Jaksel Diuji Jelang Iduladha, Produk Peternakan 100 Persen Aman
Ratusan Buruh Indomaret Demo di Depan Menara Indomaret PIK, Tuntut Pembayaran Upah Lembur
Pengadilan Militer Tetapkan Vonis Tiga Prajurit Tersangka Pembunuhan Kepala Cabang Bank pada 3 Juni 2026