Bupati Bogor Tegaskan Komitmen Penerapan Sistem Meritokrasi untuk ASN

PARADAPOS.COM - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen pemerintah daerahnya untuk menerapkan sistem meritokrasi yang transparan dalam pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN). Pernyataan ini disampaikan di Cibinong pada Minggu, sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan, termasuk jual beli jabatan.

Komitmen pada Birokrasi Bersih dan Profesional

Rudy Susmanto menekankan bahwa setiap posisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor harus diisi berdasarkan kompetensi murni. Komitmen ini diwujudkan melalui mekanisme terbuka seperti open bidding, serta pengawasan internal yang ketat. Tujuannya jelas: memastikan ASN dengan kapasitas dan kinerja terbaik yang menduduki suatu jabatan.

“Ini adalah bagian dari keseriusan kami dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” tegas Rudy.

Penanganan Tegas terhadap Dugaan Penyimpangan

Bupati secara tegas menyatakan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran dalam proses pengisian jabatan. Setiap laporan yang masuk, termasuk yang terkait isu jual beli jabatan, langsung ditindaklanjuti oleh Inspektorat daerah. Rudy mengakui bahwa proses pemeriksaan ini tidak selalu diekspos ke publik untuk menjaga objektivitas dan integritas penyelidikan.

“Inilah wujud keseriusan kami. Apapun yang disampaikan kepada kami, bisa langsung kami tindaklanjuti. Namun, proses tersebut tidak selalu kami ekspos ke publik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa Inspektorat, khususnya melalui Irban V, telah aktif melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan dalam sebulan terakhir untuk memverifikasi kebenaran informasi yang beredar. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, kasus akan segera dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Penguatan SDM dan Tata Kelola yang Akuntabel

Dengan jumlah ASN yang besar, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Selain sistem merit, Pemkab Bogor juga mendorong pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari pembenahan kepegawaian. Rudy menegaskan bahwa penguatan sistem merit ini adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Komitmen ini, menurutnya, juga diperkuat oleh sinergi dengan jajaran legislatif daerah. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan ASN berjalan secara akuntabel dan terbebas dari berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.