APBN Sulsel Defisit Rp6,07 Triliun di Awal 2026, Belanja Melonjak tapi Penerimaan Tertinggal

PARADAPOS.COM - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga Februari 2026 menunjukkan defisit sebesar Rp6,07 triliun. Kondisi ini muncul karena belanja negara yang mencapai Rp8,18 triliun masih jauh melampaui pendapatan yang baru terkumpul Rp2,11 triliun. Data dari Kementerian Keuangan ini mengindikasikan percepatan belanja di awal tahun, meski tantangan dalam pencapaian target pendapatan masih perlu menjadi perhatian.

Belanja Negara Meningkat Signifikan

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel, Martha Octavia, mengonfirmasi bahwa penyerapan belanja negara di wilayah tersebut telah mencapai 16,1% dari pagu yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan lonjakan yang cukup tajam, yakni sekitar 12,96%, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah menegaskan bahwa pengeluaran ini diarahkan secara optimal untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Martha Octavia menjelaskan, "Meningkatnya belanja negara diharapkan membuat layanan publik berjalan baik, kegiatan ekonomi bergerak, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat." Pernyataan itu disampaikannya di Makassar, Selasa (14/4/2026), menekankan tujuan strategis dari percepatan belanja tersebut.

Target Pendapatan Masih Menjadi Tantangan

Di sisi lain, pencapaian pendapatan negara masih perlu dikejar. Hingga Februari, realisasi baru menyentuh 11,45% dari target yang ditetapkan. Rinciannya menunjukkan pendapatan perpajakan sebesar Rp1,45 triliun dari target Rp14,37 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp32,11 miliar dari target Rp373,43 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp619,91 miliar dari target Rp3,68 triliun. Keseluruhan angka ini menggambarkan celah yang masih lebar antara realisasi dan target, sebuah tantangan fiskal yang lazim dihadapi pada kuartal pertama.

Komponen Belanja Pemerintah Pusat

Melihat lebih detail, lonjakan belanja terutama didorong oleh belanja pemerintah pusat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Hari Utomo, memaparkan bahwa komponen ini telah terealisasi Rp2,21 triliun atau 9,19% dari pagu. Kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal, yang melonjak dari Rp17,79 miliar pada Februari 2025 menjadi Rp47,78 miliar pada periode yang sama tahun 2026.

Belanja modal tersebut dialokasikan untuk sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti preservasi jalan dan jembatan di beberapa ruas di Bone, Makassar, Maros, dan Pangkep, serta pembangunan terminal tipe A Songka di Palopo. Meski menunjukkan peningkatan, realisasi ini dinilai masih rendah.

Hari Utomo menambahkan, "Meskipun naik, tapi masih jauh dari target belanja modal yang memiliki pagu Rp3,71 triliun. Paling tidak harusnya sudah terealisasi sekitar 10%, tapi ini baru 1,29%. Mungkin nanti kita akan dorong Satker supaya serapannya bisa ditingkatkan."

Selain belanja modal, komponen belanja pegawai dan belanja barang juga mengalami kenaikan. Namun, belanja bantuan sosial (bansos) justru mencatat penurunan yang signifikan, dari Rp16,99 miliar menjadi hanya Rp2,32 miliar.

Realiasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sementara untuk belanja Transfer Ke Daerah (TKD), realisasinya tercatat sebesar Rp5,97 triliun atau 22,32% dari pagu. Beberapa komponen di dalamnya justru mengalami penurunan. Dana bagi hasil, misalnya, terealisasi Rp32,12 miliar, lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang Rp78,2 miliar. Demikian pula dengan realisasi dana desa yang hanya mencapai Rp14,82 miliar, turun jauh dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp104,7 miliar.

Secara keseluruhan, gambaran APBN di Sulawesi Selatan ini mencerminkan dinamika fiskal awal tahun: belanja yang agresif untuk stimulasi ekonomi dihadapkan pada realisasi pendapatan yang masih berjalan. Efektivitas penyerapan anggaran, terutama untuk belanja modal, serta kemampuan memacu pendapatan, akan menjadi faktor penentu dalam menutup kesenjangan defisit tersebut sepanjang tahun.