Pemerintah Buka 35.476 Lowongan PKWT BUMN untuk Koperasi Desa Merah Putih

PARADAPOS.COM - Pemerintah membuka lowongan kerja besar-besaran untuk 35.476 posisi guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rekrutmen ini dilakukan melalui skema pegawai BUMN dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat ekosistem pangan nasional. Pendaftaran dibuka mulai Rabu, 15 April hingga 24 April 2026.

Rincian Posisi dan Penempatan

Dari total puluhan ribu lowongan tersebut, rinciannya dibagi menjadi dua kelompok besar. Sebanyak 30.000 orang akan direkrut sebagai manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Mereka akan ditempatkan sebagai pegawai di bawah naungan Agrinas Pangan Nusantara.

Sementara itu, posisi lainnya adalah untuk 5.476 orang yang akan bertugas sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Kelompok ini akan berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Seluruh tenaga kerja yang terpilih akan menjalani kontrak kerja dengan skema PKWT untuk masa awal dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan lebih lanjut mengenai alur penempatan ini. "Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar Rabu (15/4/2026).

Mekanisme Pendaftaran dan Persyaratan

Proses seleksi untuk mengisi puluhan ribu posisi ini digelar secara terbuka dan dikoordinasikan langsung oleh Badan Pengelola BUMN. Calon pelamar diharapkan mengakses portal resmi panitia seleksi nasional yang telah disiapkan untuk pendaftaran.

Dari sisi kualifikasi, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan dasar. Pelamar harus merupakan lulusan diploma (D3/D4) atau sarjana (S1) dari berbagai disiplin ilmu dengan batas usia maksimal 35 tahun. Selain itu, indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal yang diminta adalah 2,75. Informasi detail mengenai tahapan seleksi dan persyaratan lain dapat diperoleh melalui laman resmi panitia.

Dampak dan Harapan Jangka Panjang

Program rekrutmen massal ini tidak sekadar bertujuan menyerap tenaga kerja. Inisiatif ini juga dilihat sebagai langkah konkret untuk membangun kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan agar lebih profesional dan berdaya saing. Dengan menempatkan tenaga terampil langsung di lini terdepan, pemerintah berharap dapat mengakselerasi penguatan sektor pangan dan kelautan nasional, sekaligus membuka lapangan kerja baru yang berkualitas di daerah.