Gubernur Anung Tegas Evaluasi Kinerja, PPSU dan Lurah Kena Sanksi

PARADAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan besar dengan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan hingga kota, Rabu (15/4/2026). Dalam town hall meeting yang diadakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki itu, Anung menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem penanganan pengaduan warga dan meningkatkan kualitas layanan publik di Ibu Kota. Pertemuan yang dihadiri sekitar 860 peserta ini juga menjadi momentum evaluasi, termasuk tindakan tegas terhadap sejumlah pelanggaran yang sempat terjadi.

Evaluasi Kinerja dan Penegakan Disiplin

Pertemuan tersebut tidak sekadar seremoni. Gubernur Pramono Anung secara khusus menyoroti evaluasi kinerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Menanggapi pelanggaran yang sempat mencuat, tiga petugas PPSU telah mendapat surat peringatan pertama sebagai kesempatan terakhir memperbaiki diri. Sementara itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk seorang lurah, telah dibebastugaskan sementara untuk menjalani proses pembinaan.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam membersihkan barisan dari praktik yang tidak sesuai aturan. Anung menegaskan, pelanggaran yang merusak citra Jakarta tidak boleh terulang lagi.

Fokus Tugas dan Koordinasi Antar Lini

Dalam paparannya, Gubernur Anung juga mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa tugas utama PPSU berfokus pada penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, serta perawatan fasilitas umum di tingkat kelurahan. Sementara untuk sistem air berskala besar seperti sungai dan waduk, menjadi ranah dinas teknis terkait.

“Kami terus memperbaiki sistem agar lebih terbuka dan transparan. Masukan dan kritik dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan,” ungkapnya di hadapan ratusan peserta rapat.

Anung menekankan, koordinasi yang kuat antarinstansi menjadi kunci agar penanganan masalah tidak tersendat. Ia mengibaratkan kerja Pemprov DKI seperti orkestra yang harus selaras untuk menghasilkan harmonisasi terbaik.

Peran Ujung Tombak dan Keterbukaan Informasi

Posisi camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan mendapat sorotan khusus. Gubernur Anung menuntut para pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan itu mampu mendeteksi dan menyelesaikan masalah sejak dini, sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Keterbukaan dalam menjalankan tugas menjadi prasyarat utama.

“Semua harus terbuka terhadap kritik dan segera menindaklanjuti laporan warga. Dengan begitu, kehadiran pemerintah bisa benar-benar dirasakan,” tegas Anung.

Setiap laporan dari masyarakat, lanjutnya, harus ditangani dengan prinsip cepat, tepat, dan tuntas. Integritas dan etika pelayanan yang transparan harus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan publik yang telah dibangun.

Harapan untuk Layanan yang Lebih Baik

Melalui pertemuan tatap muka langsung ini, Pramono Anung berharap dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya jelas: membangun layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga.

“Jakarta akan lebih baik jika semua bekerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU di lapangan,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, Gubernur menutup dengan harapan agar kualitas pelayanan, khususnya dalam menangani pengaduan masyarakat, dapat terus ditingkatkan. “Saya berharap kita semua bisa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menangani pengaduan masyarakat agar lebih cepat, transparan, dan bisa dipercaya,” tutup Pramono Anung.