Pemerintah Dorong Kolaborasi Rumah Sakit untuk Perbaiki Layanan Kesehatan di Papua

PARADAPOS.COM - Pemerintah mendorong peningkatan tata kelola rumah sakit di Papua melalui kolaborasi antar-rumah sakit rujukan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Workshop Tata Kelola Rumah Sakit antara RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUD wilayah Jayapura, yang digelar di DIY pada Kamis (16/4/2026). Ia menilai sinergi seperti ini penting untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia.

Selaraskan dengan Prioritas Nasional

Dalam keterangannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa upaya memperkuat sistem kesehatan ini sejalan dengan program prioritas pemerintahan saat ini. Ia menyebut sektor kesehatan merupakan perhatian utama, yang diwujudkan melalui komitmen pembangunan sumber daya manusia.

"Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan yaitu kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG," jelasnya.

Untuk menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menugaskannya secara khusus untuk mengawal implementasinya di Indonesia Timur. Ribka mengaku rutin berkoordinasi dengan kepala daerah guna memastikan kebijakan ini berjalan lancar di lapangan.

Fokus pada Layanan Terdepan

Berdasarkan pengamatannya di wilayah tersebut, mantan Penjabat Gubernur Papua ini melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola, khususnya di fasilitas kesehatan primer. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai ujung tombak, menurutnya, harus menjadi prioritas.

"Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu (Puskesmas Pembantu) dan seterusnya ya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis," terang Ribka.

Percepatan Penanganan TB Butuh Kolaborasi

Selain program CKG, pemerintah juga sedang fokus pada percepatan eliminasi tuberkulosis (TB). Ribka menekankan bahwa penanganan penyakit ini tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat.

"Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan," sambungnya.

Dampak Jangka Panjang bagi SDM dan Indonesia Emas

Lebih jauh, Ribka Haluk memaparkan bahwa peningkatan layanan kesehatan yang optimal akan berkontribusi langsung pada perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat dan berkualitas, yang menjadi fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun [usia negara Indonesia] di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus," tandasnya.

Workshop yang dihadiri oleh Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Ockti Palupi Rahayuningtyas serta direksi dan staf dari RSUP Dr. Sardjito dan RSUD Jayapura ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk diterapkan di tanah Papua.