PARADAPOS.COM - Pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Namun, mantan Duta Besar RI untuk Tiongkok, Prof. Imron Cotan, menilai beberapa poin kesepakatan tersebut sebenarnya adalah non-isu yang hanya mencuat akibat eskalasi perang di kawasan Timur Tengah. Dalam sebuah program diskusi televisi, ia mengupas agenda mengenai Teheran dan nuklir Iran yang menjadi salah satu topik bahasan utama kedua pemimpin negara besar itu.
Isu Nuklir: Formalitas yang Dibesar-besarkan?
Menurut Prof. Imron, kesepakatan agar Iran tidak memiliki program senjata nuklir sebenarnya bukan merupakan sebuah terobosan diplomatik baru. Ia menjelaskan bahwa secara hukum internasional, Iran sudah terikat dalam berbagai aturan ketat.
“Iran itu adalah anggota NPT (Non-Proliferation Treaty) dan diawasi oleh sistem safeguard yang diterapkan oleh IAEA. Sejauh ini, International Atomic Energy Agency belum mendeteksi bahwa Iran sudah dan akan memproduksi senjata nuklir,” ujar Prof. Imron Cotan.
Ia menilai isu nuklir dan blokade Selat Hormuz menjadi topik hangat dalam pertemuan Trump-Xi semata-mata karena situasi peperangan yang sedang terjadi. “Sebenarnya bagi kita ini non-isu, tapi ini menjadi isu gara-gara terjadi peperangan di kawasan tersebut,” tambahnya.
Board of Trade: Hasil Konkret untuk Ekonomi Dunia
Di luar isu geopolitik yang dianggap normatif, Prof. Imron melihat adanya satu pencapaian yang sangat krusial, yakni pembentukan Board of Trade antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Lembaga ini nantinya akan berfungsi sebagai clearing house untuk menyelesaikan berbagai sengketa dagang.
“Apabila terjadi semacam dispute, maka itu akan disalurkan kepada Board of Trade ini. Karena ini adalah dua negara terbesar ekonominya, apabila mereka bisa bekerja sama, tentu dunia internasional termasuk Indonesia akan mendapatkan benefitnya,” jelasnya.
Dari sudut pandang lapangan, analisis ini menekankan bahwa kerja sama ekonomi antara dua raksasa global tersebut memiliki dampak langsung yang lebih terasa dibandingkan polemik diplomatik yang kerap menghiasi berita utama. Bagi Indonesia, stabilitas perdagangan AS-Tiongkok berarti potensi peningkatan investasi dan akses pasar yang lebih luas.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Persib Bandung Kembali Raih Lisensi Klub AFC untuk Siklus 2025/2026
Wamensos: Tak Ada Toleransi bagi Pegawai yang Terbukti Langgar Aturan Pengadaan Sekolah Rakyat
Korban Baru Laporkan Kasus Pencabulan di Ponpes Ndholo Kusumo Pati, Total Dua Laporan Resmi
Calon Haji Asal Probolinggo Meninggal di Arab Saudi Setelah Alami Gagal Napas