Anggota DPRD Sebut TPST Bantargebang Jadi Salah Satu Penyumbang Emisi Gas Metana Terbesar di Dunia

PARADAPOS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyoroti kondisi darurat di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai salah satu penyumbang emisi gas metana terbesar di dunia, sebuah ancaman serius yang tak bisa lagi dianggap remeh. Pernyataan ini disampaikan Kenneth di Jakarta pada Sabtu, 16 Mei 2026, sebagai respons atas temuan yang mengaitkan tumpukan sampah Jakarta dengan krisis iklim global.

Menurut Kenneth, persoalan sampah di ibu kota kini telah melampaui sekadar isu kebersihan. Ia melihatnya sebagai persoalan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, perubahan iklim, hingga masa depan keberlanjutan DKI Jakarta dan wilayah penyangganya.

Alam Membunyikan Alarm Lewat Bantargebang

Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menekankan bahwa temuan ini harus menjadi titik balik. Ia menjelaskan bahwa gas metana memiliki daya rusak terhadap atmosfer yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Timbunan sampah organik yang menggunung selama puluhan tahun di Bantargebang, tanpa pengelolaan yang optimal, menghasilkan emisi metana dalam jumlah besar. Kondisi ini diperparah oleh volume sampah harian Jakarta yang mencapai ribuan ton.

"Ini adalah alarm besar bagi DKI Jakarta. Ketika Bantargebang disebut sebagai salah satu penyumbang gas metana terbesar di dunia, maka kita tidak boleh lagi menganggap persoalan sampah hanya urusan pengangkutan dan pembuangan akhir semata," ujar Kenneth dalam keterangannya.

"Ini sudah menjadi ancaman lingkungan yang sangat serius, ancaman kesehatan publik, sekaligus ancaman ekologis jangka panjang yang dampaknya bisa dirasakan lintas generasi," lanjutnya.

Sistem Kumpul-Angkut-Buang yang Usang

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menyoroti pola pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada sistem konvensional. Ia menilai, selama ini kebijakan lebih banyak berfokus pada hilir, sementara upaya pengurangan sampah dari sumbernya belum berjalan maksimal.

"Jakarta memproduksi sampah dalam jumlah sangat besar setiap hari, sementara pola pengelolaan kita masih bertumpu pada sistem kumpul-angkut-buang. Akibatnya, Bantargebang menjadi titik akumulasi sampah raksasa yang terus memproduksi gas metana," jelasnya.

"Kalau situasi ini dibiarkan tanpa transformasi kebijakan yang serius, maka kita sedang mewariskan bom waktu permasalahan lingkungan kepada anak cucu kita," tegasnya.

Revolusi Pengelolaan Sampah: Dari Hulu ke Hilir

Kenneth mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perubahan total. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada Bantargebang sebagai tempat pembuangan akhir utama sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kapasitasnya terbatas, beban lingkungannya berat, dan masyarakat sekitar telah lama menanggung dampaknya.

"Kita tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang sebagai tempat pembuangan akhir utama. Kapasitasnya terbatas, beban lingkungannya sangat berat, dan masyarakat sekitar juga sudah terlalu lama menanggung dampaknya," tuturnya.

"Sudah saatnya Jakarta melakukan revolusi pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, pemilahan rumah tangga, penguatan daur ulang, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan modern yang ramah lingkungan," ujar Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik dan perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, persoalan sampah tidak akan selesai jika hanya dibebankan kepada pemerintah tanpa partisipasi aktif warga.

"Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting. Kita harus mulai membangun budaya memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memperkuat ekonomi sirkular, dan menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan kolektif warga kota," ucapnya.

"Kalau pola konsumsi masyarakat tidak berubah, maka volume sampah akan terus meningkat dan Bantargebang akan semakin terbebani," tambahnya.

Teknologi Modern dan Tanggung Jawab Sosial

Kenneth meminta Pemprov DKI untuk mempercepat pengembangan fasilitas pengolahan sampah modern, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), waste to energy, pengomposan skala besar, serta optimalisasi penangkapan gas metana untuk dikonversi menjadi energi. Ia menilai, pendekatan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan.

"Kita harus berani berinvestasi pada teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Banyak negara sudah menjadikan sampah sebagai sumber energi dan sumber ekonomi baru, seperti Swedia, Singapura hingga Jepang dan China," ungkapnya.

"Mereka memanfaatkan teknologi insinerator yang canggih untuk mengubah sampah menjadi listrik. Jakarta juga sudah harus bergerak ke arah sana. Skenario penangkapan gas metana salah satunya, jangan sampai hanya dibiarkan terlepas ke udara dan malah bisa memperparah pemanasan global," katanya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar Bantargebang, mulai dari pencemaran udara, bau menyengat, gangguan kesehatan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga sekitar mendapatkan perlindungan yang layak.

"Warga di sekitar Bantargebang sudah terlalu lama menjadi pihak yang menanggung beban dari sampah Jakarta. Maka negara dan pemerintah daerah harus hadir memastikan kualitas kesehatan mereka terjaga, lingkungannya diperbaiki, dan kesejahteraannya ditingkatkan," tegasnya.

"Jangan sampai ada ketimpangan ekologis di mana satu wilayah menanggung dampak demi kenyamanan wilayah lain," lanjutnya.

Isu Global, Solusi Kolektif

Kenneth menambahkan, persoalan emisi metana dari sektor sampah berkaitan langsung dengan komitmen DKI Jakarta dalam menekan emisi gas rumah kaca dan menghadapi krisis iklim global. Oleh sebab itu, penanganan Bantargebang harus masuk dalam agenda prioritas pembangunan berkelanjutan.

"Isu ini bukan hanya isu Jakarta atau Bekasi, tetapi sudah menjadi bagian dari tantangan global menghadapi perubahan iklim. Karena itu penanganannya harus serius, terukur, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil," ungkapnya.

Ia meminta seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan dan mulai fokus membangun solusi jangka panjang yang konkret. Jika langkah besar tidak segera dilakukan, krisis sampah dan ancaman emisi metana akan menjadi persoalan yang jauh lebih sulit dikendalikan di masa mendatang.

"Ini bukan waktunya saling lempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengambil langkah besar dan konsisten. DKI Jakarta harus mampu menjadi contoh kota modern yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masa depan bumi ini," tutupnya.