PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memerintahkan aparat penegak hukum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pejabat yang terindikasi melakukan penyelewengan, meskipun orang tersebut merupakan bagian dari lingkaran dekatnya. Pernyataan tegas ini disampaikan Kepala Negara saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Prabowo mengungkapkan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, sempat meminta izin kepadanya karena ragu untuk memeriksa oknum yang diketahui dekat dengan presiden.
Momen Kepala BPKP Meminta Petunjuk
Suasana di lokasi acara sempat diwarnai dengan pengakuan spontan dari Prabowo. Ia menceritakan bagaimana Kepala BPKP mendatanginya dengan sikap gugup. "Kepala BPKB, datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia? Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya, gitu," ujar Prabowo di hadapan para tamu undangan.
Menurut Prabowo, keraguan itu muncul karena pejabat yang akan diperiksa merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengannya. Ateh, lanjutnya, meminta petunjuk apakah pemeriksaan terhadap mereka boleh dilanjutkan atau tidak. "Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden," ungkapnya.
Perintah Tegas: Tidak Ada Kekebalan
Tanpa ragu, Prabowo memberikan jawaban yang lugas. Ia menegaskan tidak ada tempat bagi siapa pun untuk berlindung di balik relasi pribadi. "Teruskan pemeriksaan. Tidak ada. Nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus, periksa," tegasnya.
Lebih dari sekadar izin, Prabowo justru meminta agar mereka yang mendapat kehormatan karena dekat dengan presiden harus lebih berhati-hati. "Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga," lanjutnya.
Heran dengan Upaya Mengakali Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku heran karena masih ada pihak yang mencoba mengakali sistem hukum. Padahal, menurutnya, sebagian besar layanan di Indonesia saat ini sudah berbasis digital dan transparan. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak pandang bulu dalam menindak pelanggar hukum.
"Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri Gerindra, cek, sudah berapa yang diproses dan ditahan, tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal, harus memberi contoh," tegas Prabowo dengan nada tinggi.
Ancaman Bagi yang Tak Mau Mengembalikan
Menutup pernyataannya, Presiden memberikan ultimatum kepada mereka yang terbukti mengambil hak rakyat secara tidak sah. Ia meminta agar barang bukti atau hasil penyelewengan segera dikembalikan. Jika tidak, maka proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.
"Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau. Ya sudah. Kamu urusan sama kejaksaan sana. Saya serahkan," pungkasnya.
Editor: Rico Ananda
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Harga Minyak Melonjak Akibat Serangan AS-Iran di Dekat Selat Hormuz
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green 95 per 10 Juni 2026, BBM Subsidi Tetap
Presiden Prabowo Setujui Perluasan Program Bedah Rumah pada 2027, Target Perbaiki 400 Ribu Unit
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026, BBM Bersubsidi Tak Berubah