PARADAPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, hari ini. Menurut Ribka, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Komitmen Pemerintah di Balik Pemekaran
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan yang masih terus berjalan, Ribka menekankan bahwa kebijakan pemekaran bukanlah tanpa pertimbangan. Ia menyebutkan bahwa negara memberikan perhatian khusus bagi Papua dan DOB, namun tetap dengan pendekatan yang hati-hati.
“Memang negara memberikan kebijakan khusus untuk Papua dan DOB dengan kehati-hatian,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Fokus pada Infrastruktur dan Kelembagaan
Dari sisi kelembagaan, berbagai perangkat pemerintahan di Papua Tengah sebenarnya sudah terbentuk dan mulai berjalan. Namun, Ribka mengakui bahwa pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipercepat. Jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi prioritas agar pelayanan publik bisa berjalan optimal.
Ia menjelaskan, pemerintah terus mengawal implementasi kebijakan pembentukan DOB agar sesuai dengan amanat undang-undang. Tantangan terbesar saat ini adalah pendanaan.
“Kami lagi dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ungkapnya.
Koordinasi Lintas Kementerian
Ribka menegaskan, dukungan pendanaan dari pusat sangat diperlukan. Pasalnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur di DOB tergolong besar, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya, memastikan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berjalan sesuai rencana.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah percepatan. Mulai dari pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga fasilitas publik lainnya. Semua itu diharapkan bisa terpenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Papua,” tutupnya.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Prabowo Akui Berat Hati Copot Tiga Pejabat BGN yang Sedang Diselidiki Kejaksaan Agung
Kecelakaan di Sumedang, Pikap Angkut 16 Penumpang Terbalik, Balita Tewas
Kejaksaan Agung Jemput Paksa Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis
Tiga Mantan Pejabat Badan Gizi Nasional Resmi Jadi Tersangka Korupsi Program Makan Bergizi Gratis