PARADAPOS.COM - Dua menteri senior Israel secara terbuka menyerukan dimulainya kembali serangan udara ke kawasan selatan Beirut, Lebanon, meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih resmi berlaku. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil tindakan militer langsung menyusul laporan adanya serangan drone dari Lebanon yang menargetkan posisi militer Israel di wilayah utara.
Seruan dari Para Menteri
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial X, Ben-Gvir menegaskan bahwa Israel harus merespons setiap pelanggaran yang dilakukan Hizbullah, termasuk peluncuran pesawat nirawak. Ia secara spesifik menyebut kawasan pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai basis kuat kelompok tersebut.
"Dahiyeh harus bergetar," tulis Ben-Gvir.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga menyuarakan hal serupa. Ia mendesak Netanyahu untuk segera mengambil langkah militer.
"Runtuhkan bangunan-bangunan di Dahiyeh hari ini," ujar Smotrich dalam unggahannya di X yang dikutip pada Minggu, 14 Juni 2026.
Menurut Smotrich, insiden serangan drone dari Lebanon itu harus dijadikan ujian terhadap kebijakan keamanan yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah Israel terkait respons terhadap ancaman dari wilayah utara.
Gencatan Senjata yang Masih Berlangsung
Seruan kedua menteri tersebut muncul di tengah situasi yang kontradiktif. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang telah berlaku sejak 17 April sejatinya masih berlangsung. Namun, di lapangan, militer Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan udara secara berkala ke sejumlah wilayah di Lebanon.
Kondisi ini menimbulkan ketegangan baru. Di satu sisi, ada kesepakatan damai yang harus dijaga. Di sisi lain, tekanan politik internal di Israel untuk merespons setiap provokasi tampak semakin kuat.
Dampak Konflik yang Meluas
Data yang dirilis otoritas Lebanon menggambarkan betapa beratnya dampak konflik yang telah berlangsung. Sejak awal Maret, operasi militer Israel telah menyebabkan lebih dari 3.700 orang tewas. Hampir 11.500 orang lainnya dilaporkan terluka. Lebih dari 1,5 juta warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam di kawasan tersebut.
Di tengah hiruk-pikuk politik dan militer, warga sipil menjadi pihak yang paling merasakan getahnya. Kawasan Dahiyeh yang disebut-sebut oleh para menteri itu bukanlah sekadar titik di peta, melainkan lingkungan padat penduduk yang selama ini menjadi saksi bisu dari siklus kekerasan yang tak kunjung usai.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Transformasi Digital di Pelabuhan Tanjung Priok Pangkas Waktu Tunggu Truk Hingga Kurang dari Satu Menit
Truk Oleng Tabrak Minibus dan Motor di Bangkalan, Satu Tewas dan Tiga Anak TK Luka-Luka
BMKG Peringatkan Hujan Sedang dan Banjir Rob di Sejumlah Wilayah Jawa Tengah
BMKG: Hujan Sedang hingga Lebat Disertai Petir Berpotensi Landa Sebagian Besar Sumut Senin Ini