PARADAPOS.COM - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah orang tua dan calon siswa melaporkan berbagai persoalan teknis dan administratif. Mulai dari aplikasi pendaftaran yang kerap bermasalah, dugaan kesalahan perhitungan skor, hingga klaim bahwa kuota sekolah negeri telah penuh sebelum masa pendaftaran resmi berakhir. Akibatnya, posko-posko pengaduan di berbagai daerah dipadati warga yang meminta kejelasan atas proses seleksi yang dinilai tidak transparan.
Keluhan Teknis dan Administrasi Mewarnai Proses Seleksi
Di lapangan, banyak calon siswa mengaku kesulitan mengakses aplikasi SPMB saat melakukan pendaftaran. Beberapa di antaranya melaporkan bahwa sistem kerap mengalami eror atau lambat di jam-jam sibuk. Tak hanya itu, dugaan kesalahan dalam perhitungan skor juga menjadi keluhan yang paling sering terdengar di sejumlah posko pengaduan.
Seorang warga yang ditemui di lokasi pengaduan mengungkapkan kekecewaannya. "Aplikasi sering error saat saya mau mengisi data. Padahal, ini penentuan masa depan anak saya," ujarnya dengan nada frustrasi.
Kuota Sekolah Negeri Diduga Sudah Penuh Sebelum Pendaftaran Ditutup
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah kabar mengenai kuota sekolah negeri yang disebut-sebut sudah terisi penuh sebelum proses pendaftaran resmi selesai. Hal ini memicu keresahan di kalangan orang tua yang khawatir anak mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak di lapangan mendesak agar proses verifikasi data dilakukan secara lebih ketat dan transparan. Mereka berharap agar setiap tahapan seleksi dapat diawasi oleh pihak independen untuk menghindari potensi kecurangan.
Posko Pengaduan Dipadati, Warga Menuntut Kejelasan
Di beberapa titik, posko pengaduan yang dibuka oleh Dinas Pendidikan setempat dipadati oleh warga yang ingin melaporkan kendala mereka. Suasana tampak riuh rendah, dengan antrean panjang yang tak kunjung surut. Sebagian besar warga datang dengan membawa dokumen administrasi yang mereka yakini telah sesuai, namun tetap terkendala saat proses unggah data.
"Kami hanya ingin keadilan. Semua anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak," tutur seorang ibu yang ikut mengantre di posko pengaduan.
Dengan berbagai laporan yang masuk, publik kini menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Kejelasan dan transparansi menjadi tuntutan utama agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru bisa kembali pulih.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Wisatawan Padati Pulau Sebesi di Tengah Status Siaga Gunung Anak Krakatau, Pengawasan Diperketat
Kecelakaan Beruntun di Perlintasan Kereta Kebon Pedes Bogor Libatkan Enam Kendaraan, Satu Luka Ringan
Wamen LH Turun Langsung ke TPA Jatiwaringin, Kerahkan 30 Personel Ahli Padamkan Api di Bawah Timbunan Sampah
Kemenpar dan DJKI Resmi Jalin Kerja Sama Lindungi Indikasi Geografis Produk Unggulan Destinasi Wisata