PARADAPOS.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan gangguan yang masih berlanjut pada lalu lintas kapal di jalur pelayaran strategis tersebut. Trump mengungkapkan hal itu saat mengunjungi akademi kepolisian di Garden City, New York, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Deklarasi Sepihak di Tengah Ketegangan
Di hadapan para taruna, Trump menyampaikan rencananya dengan nada percaya diri. Ia mengaitkan langkah tersebut dengan operasi militer yang sedang berjalan melawan Iran.
“Setelah kami selesai mengalahkan Iran, yang sedang dikalahkan dengan sangat buruk ... dalam waktu dekat, saya akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat,” kata Trump.
Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa Amerika Serikat saat ini telah memberlakukan blokade total di perairan tersebut. Menurutnya, tidak ada satu pun kapal yang dapat melintas tanpa izin dari Washington.
“Kami memiliki blokade. Tidak ada kapal yang bisa lewat kecuali kami menginginkannya,” ujarnya.
Meski demikian, Trump tidak memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan rencana tersebut atau dasar hukum yang akan digunakan untuk mengklaim selat internasional itu sebagai bagian dari wilayah AS. Sikap ini memicu pertanyaan besar di kalangan pengamat hubungan internasional, mengingat status Selat Hormuz yang selama ini diatur oleh hukum laut internasional.
Jalur Vital Energi Dunia
Selat Hormuz bukan sekadar perairan biasa. Jalur ini merupakan titik penghubung utama antara Teluk Persia dan Teluk Oman, serta menjadi lintasan bagi sekitar seperlima konsumsi minyak dunia. Gangguan pelayaran di kawasan ini secara langsung berdampak pada rantai pasok energi global dan berpotensi memicu lonjakan harga komoditas.
Pernyataan Trump ini muncul ketika hubungan Washington dan Teheran masih berada dalam fase perselisihan tajam. Iran sebelumnya menegaskan bahwa jalur tersebut tidak akan dibuka kembali hingga Amerika Serikat memenuhi serangkaian tuntutan. Beberapa di antaranya mencakup pencabutan blokade laut, penarikan pasukan AS dari sekitar perbatasan Iran, pembayaran kompensasi perang, pencabutan sanksi ekonomi, serta pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan.
Sebelumnya, pada Rabu (12/8), Trump melalui media sosial juga mengklaim bahwa AS memiliki “kendali total” atas Selat Hormuz dan akan mempertahankan kendali tersebut. Klaim berulang ini menunjukkan bahwa isu Selat Hormuz menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Trump.
Penolakan Tegas dari Teheran
Di sisi lain, Iran dengan tegas menolak klaim sepihak Washington. Pemerintah Teheran memandang pernyataan tersebut sebagai bentuk agresi verbal dan tetap menjadikan akses pelayaran sebagai alat tawar dalam setiap negosiasi dengan AS. Bagi Iran, Selat Hormuz adalah wilayah kedaulatan yang tidak bisa diklaim oleh kekuatan asing mana pun.
Dalam kesempatan yang sama, Trump kembali membela operasi militernya terhadap Iran. Ia mengakui bahwa penggunaan kekuatan militer yang dilakukan memang lebih besar dari yang ia inginkan, namun menurutnya Washington tidak punya pilihan lain.
“Kami juga menang besar atas Republik Islam Iran. Tidak ada yang tahu betapa suksesnya kami,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa kepemimpinan Iran saat ini telah kehilangan arah dan tidak ada pihak yang dapat diajak bernegosiasi secara serius. Pernyataan-pernyataan ini semakin mempertegas sikap konfrontatif AS terhadap Teheran.
Dampak Politik dan Ekonomi Domestik
Pernyataan-pernyataan keras ini muncul di tengah dinamika politik domestik Amerika Serikat yang sedang memanas menjelang pemilu sela pada November mendatang. Perang dengan Iran telah menimbulkan tekanan ekonomi yang nyata di dalam negeri, terutama dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar yang signifikan.
Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Trump. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan ketegasan kepada publik, namun di sisi lain, tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan bisa menjadi bumerang politik.
Sementara itu, sejumlah negara Asia yang sangat bergantung pada impor energi dari kawasan Teluk juga memantau perkembangan ini dengan cermat. Gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz berpotensi memberikan tekanan tambahan pada pasar energi global dan mengganggu stabilitas perekonomian dunia secara lebih luas. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh retorika dan kebijakan yang saling bertentangan ini membuat pasar energi berada dalam posisi yang sangat fluktuatif.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polisi Bongkar Judi Kasino di Batam, 197 Orang Diamankan dan Uang Tunai Rp7,79 Miliar Disita
Gempa M7,7 di NTT Tewaskan 47 Orang, 914 Rumah Rusak Berat
Kementerian PU Pastikan Percepatan Penanganan Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar Warga Terdampak Gempa NTT
Polri Kirim 260 Personel dan Anjing K9 ke NTT untuk Percepat Evakuasi Korban Gempa