PBNU Akui Baru Kelola 200 dari 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis, Fokus Benahi Ekosistem Pertanian

PARADAPOS.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Inisiatif ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk menata ulang ekosistem pertanian nasional dari hulu ke hilir. Ketua Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) PBNU, Ning Alissa Wahid, mengungkapkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana di lapangan membutuhkan pasokan bahan pangan yang konsisten, dan sumbernya tidak lain adalah dari sektor pertanian lokal. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bertajuk "Membangun Ekosistem Pertanian Pendukung Makan Bergizi Gratis" yang digelar Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU di Pesantren Al Itqan, Semarang, pada 10 Agustus 2026 lalu.

Menariknya, di balik ambisi besar tersebut, terdapat realitas yang tengah dihadapi organisasi. PBNU mengakui bahwa kapasitas pengelolaan dapur MBG saat ini masih jauh dari target yang diamanatkan. Meski telah ditunjuk untuk mengelola seribu dapur, baru sekitar dua ratusan dapur yang berhasil didampingi secara optimal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang coba diurai melalui konsolidasi antar lembaga di lingkungan NU.

Menyoal Kesenjangan Target dan Realita Pengelolaan Dapur

Dalam sambutannya, Ning Alissa Wahid memaparkan bahwa awalnya PBNU mendapat permintaan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun seribu unit dapur. Namun, hingga saat ini tim yang dipimpinnya baru mampu mendampingi sekitar 200-an dapur. "Acara ini merupakan kali kedua dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Akselerasi MBG PBNU. Akan tetapi acara sekarang lebih masif dan berusaha merumuskan ekosistem pertanian pendukung SPPG," ujarnya di sela-sela acara, Minggu (16/8/2026).

Sebagian besar dapur MBG yang dikelola kalangan NU tersebut beroperasi di lingkungan pesantren. Kondisi inilah yang menurut Ning Alissa membuat penataan ekosistem pertanian menjadi sangat relevan. Pasalnya, pesantren tidak hanya menjadi konsumen pangan, tetapi juga memiliki potensi sebagai produsen melalui lahan yang mereka miliki. Potensi inilah yang ingin dioptimalkan oleh PBNU melalui LPP di semua tingkatan, dari tingkat ranting hingga pengurus besar.

Konsolidasi LPP dan SPPG: Menjembatani Kebutuhan Dapur

Forum di Semarang tersebut bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang konsolidasi sekaligus pemetaan kebutuhan. Chandra Aprianto, perwakilan LPP PBNU, menyoroti bahwa selama ini terjadi keterpisahan kerja antara LPP di tingkat cabang (PCNU) dengan pihak pengelola dapur. Padahal, kolaborasi keduanya adalah kunci untuk memastikan pasokan bahan baku MBG berjalan lancar.

"Acara ini sangat penting, tidak saja sebagai konsolidasi tapi juga bagaimana masing-masing LPP PCNU bisa mendukung SPPG dan saling melengkapi antar LPP PCNU untuk pemenuhan kebutuhan dapur. Selama ini LPP PCNU belum melakukan konsolidasi antar LPP, begitu juga dengan pihak dapur. Jadi pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi LPP dan dapur dampingan TKA MBG PBNU," jelas Chandra mewakili LPP PBNU dalam kegiatan tersebut.

Senada dengan Chandra, Sekretaris TKA PBNU, Gus Ulun Nuha, menekankan pentingnya dialog langsung. Dalam sesi yang difasilitasinya, ia mendorong setiap perwakilan LPP cabang untuk bertemu dan berdiskusi secara spesifik dengan pengelola dapur di wilayah masing-masing. "Apa yang dibutuhkan oleh dapur dan apa yang bisa dipersiapkan oleh LPP," ujarnya, menggambarkan esensi dari proses bisnis matching yang ia fasilitasi. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahan perkiraan antara pasokan dan kebutuhan.

Selain diskusi internal, acara tersebut juga menjadi etalase bagi hasil kerja pengurus LPP di daerah. Beberapa produk pertanian unggulan yang telah dikembangkan oleh pengurus LPP NU dipamerkan dalam kesempatan itu. Kehadiran ratusan pengurus LPP dari berbagai daerah menunjukkan antusiasme dan keseriusan jajaran NU dalam menyambut program prioritas pemerintah ini.

Di sisi lain, Ketua TKA PBNU lainnya, KH Fahmi Akbar Idries, memberikan perspektif yang lebih sistemik. Ia menekankan bahwa ekosistem pertanian yang terintegrasi dengan SPPG adalah kunci keberlanjutan program. "Ekosistem pertanian SPPG adalah rantai pasok pangan terintegrasi yang menghubungkan langsung hasil panen petani, peternak, dan UMKM lokal dengan dapur pelayanan gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), betapa pentingnya keterlibatan LPP PBNU dalam program MBG," tuturnya mewakili TKA.

Pernyataan KH Fahmi tersebut menggarisbawahi bahwa program MBG sejatinya adalah penggerak ekonomi sirkuler. Ketika dapur MBG memesan bahan baku dari petani lokal, maka uang akan berputar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi NU untuk memberdayakan ekonomi umat, sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi dari bahan pangan segar yang diproduksi di sekitar mereka.