Kader PSI Sarankan Jusuf Kalla Nasihati Pihak yang Perpanjang Polemik Ijazah Jokowi

PARADAPOS.COM - Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi seruan Jusuf Kalla yang meminta Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah asli untuk mengakhiri polemik. Dian Sandi Utama menilai pernyataan mantan Wakil Presiden itu justru menunjukkan rasa hormat dan keyakinan terhadap keaslian dokumen tersebut. Alih-alih meminta Jokowi menunjukkan ijazah, Dian berharap JK dapat menasihati sejumlah pihak yang terus mengangkat isu tersebut.

Seruan Kader PSI untuk Jusuf Kalla

Melalui akun media sosialnya, Dian Sandi Utama mengapresiasi sikap Jusuf Kalla yang dinilainya menghormati Presiden Jokowi. Namun, ia memiliki usulan lain yang dianggap lebih tepat untuk meredakan situasi. Menurutnya, energi dan kewibawaan JK akan lebih bermanfaat jika dialihkan.

“Pak JK dan Pak Jokowi saling menghormati, makanya beliau sampaikan percaya ijazah tsb ASLI. Daripada meminta menunjukkan barang yg sdh diketahui keasliannya, mending beliau panggil Said Didu, Roy Suryo, dr. Tifa dkk nasehati, minta berhenti mengganggu Pak Jokowi. Mereka pasti nurut!” tulisnya pada Kamis malam, 9 April 2026.

Permintaan JK untuk Akhiri Polemik

Seruan Dian Sandi ini merupakan respons atas pernyataan Jusuf Kalla sebelumnya. Mantan Wakil Presiden itu secara terbuka meminta Presiden Jokowi mengakhiri polemik yang dinilainya telah merugikan banyak pihak, termasuk menyita waktu dan perhatian publik. JK menekankan keyakinannya bahwa dokumen yang dimiliki presiden adalah asli.

"Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu, itu saja, supaya ini, habis waktu kita," jelas JK.

Kekhawatiran atas Dampak yang Berkepanjangan

Lebih lanjut, JK mengungkapkan keprihatinannya bahwa polemik yang telah berlangsung dua hingga tiga tahun ini menimbulkan dampak yang lebih luas. Ia melihat bukan hanya waktu dan biaya yang terkuras, tetapi juga munculnya perpecahan di tengah masyarakat yang terus dipicu oleh perdebatan di ruang publik.

“Ya sebenernya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan,” ungkapnya.

“Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu," pungkas JK menutup pernyataannya.