Tokoh Adat Merauke Balik Dukung Proyek Lumbung Pangan, Akui Dimanfaatkan dalam Film Pesta Babi

PARADAPOS.COM - Yasinta Moiwend, yang akrab disapa Mama Sinta, seorang tokoh perempuan adat dan pegiat lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, secara terbuka menyatakan kekecewaannya. Ia merasa telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menyeretnya ke dalam narasi penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Papua Selatan. Kekecewaan itu memuncak setelah ia menyadari keterlibatannya dalam film dokumenter berjudul “Pesta Babi” tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Kini, Mama Sinta justru menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut dan meminta maaf kepada pemerintah atas pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Mama Sinta Membantah Narasi Penolakan

Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan pada Minggu, 24 Mei 2026, Mama Sinta menegaskan bahwa dirinya telah mengambil keputusan sendiri untuk tidak lagi bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sebelumnya mendampinginya. “Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia mengaku bahwa keputusan ini didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarganya. Ketiga anaknya, kata Mama Sinta, sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, ia kini mendukung penuh operasional perusahaan-perusahaan yang menggarap proyek lumbung pangan tersebut. “Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi karena dulu itu saya dimanfaatkan, saya diajak oleh orang-orang LBH,” jelasnya.

Kronologi Keterlibatan dalam Film “Pesta Babi”

Menceritakan kembali kejadian yang membawanya ke titik ini, Mama Sinta mengungkapkan bahwa awalnya ia diajak oleh seorang pria bernama Aris untuk menyuarakan penolakan terhadap pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Bersama kelompok masyarakat adat Marind, ia merasa ikut serta dalam sebuah gerakan yang dianggapnya benar pada saat itu.

Namun, situasi berubah drastis ketika pernyataannya menjadi viral di media sosial. Tanpa sepengetahuannya, rekaman suara dan gambarnya digunakan untuk memproduksi sebuah film dokumenter berjudul “Pesta Babi”. “Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana sampai mereka sudah buat film Pesta Babi tanpa izin dari saya, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka LBH,” tutur Mama Sinta. Wajahnya bahkan terpampang di poster film tersebut, sebuah fakta yang membuatnya merasa dikhianati.

Permintaan Maaf kepada Pemerintah

Setelah peristiwa itu, Mama Sinta mengaku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pihak LBH Papua Pusaka. Ia merasa kecewa karena tidak ada realisasi dari janji-janji yang diberikan, seperti bantuan fasilitas rumah atau pekerjaan untuk anak-anaknya. “Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya, itu karena ajakan mereka. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada,” ungkapnya dengan nada menyesal.

Bantahan dari Pihak LBH

Menanggapi pernyataan mengejutkan dari Mama Sinta, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat, Villarian yang akrab disapa Juple, memberikan klarifikasi. Ia mengaku baru mengetahui bahwa Mama Yasinta disebut-sebut mendukung PSN. Menurut Juple, sepanjang pengetahuannya, tidak pernah ada pernyataan dari Mama Sinta yang mendukung proyek tersebut. “Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan LBH Merauke, Pusaka Bentala Rakyat dan organisasi-organisasi lain itu berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple dengan nada heran.

Pernyataan yang saling bertolak belakang ini menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik. Siapa yang sebenarnya berbicara atas nama masyarakat adat? Dan sejauh mana tekanan ekonomi mampu mengubah posisi seseorang dalam isu strategis nasional? Yang jelas, kasus ini menjadi cermin kompleksitas hubungan antara pembangunan, hak adat, dan kebutuhan hidup sehari-hari di tanah Papua.