Susi Pudjiastuti Desak Prabowo Tak Abaikan Sektor Perikanan dalam Rencana Pembentukan Badan Ekspor

PARADAPOS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyoroti rencana pemerintah membentuk badan ekspor komoditas di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Melalui akun media sosialnya pada Minggu, 24 Mei 2026, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak melupakan sektor perikanan dalam penataan ekspor nasional. Susi menekankan bahwa praktik penangkapan ikan ilegal masih merajalela dan kerap dikaitkan dengan jaringan kejahatan lintas negara.

Desakan untuk Menertibkan Sektor Perikanan

Dalam pernyataannya, Susi mengingatkan bahwa fokus pemerintah terhadap komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan mineral logam jangan sampai mengesampingkan masalah mendasar di sektor perikanan. Ia menilai, tanpa penertiban yang serius, kerugian negara akibat praktik ilegal akan terus berlanjut.

“Perikanan juga Pak Presiden Prabowo Subianto harus ditertibkan,” tulis Susi lewat akun X miliknya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah hangatnya wacana pembentukan lembaga khusus yang akan mengatur ekspor sejumlah komoditas utama. Rumor ini beredar luas setelah kabar mengenai rencana pemerintah untuk mengonsolidasikan ekspor melalui badan bentukan negara mulai santer terdengar.

IUUF dan Jaringan Kejahatan Lintas Negara

Menurut Susi, praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) di perairan Indonesia masih sangat besar dan menimbulkan dampak negatif yang kompleks. Ia menjelaskan bahwa kapal-kapal yang terlibat tidak hanya mencuri sumber daya laut, tetapi juga menjadi modus operandi bagi kejahatan lainnya.

“Kapal-kapal IUUF selain mencuri sumber daya laut juga jadi pengantar, pembawa, pelaku, dan pelindung kejahatan lainnya. Narkoba, human trafficking, perdagangan satwa langka, hingga penyelundupan barang lainnya,” tegasnya.

Pandangan ini memperkuat urgensi penanganan sektor perikanan secara menyeluruh. Di lapangan, pengawasan terhadap ribuan kapal asing dan domestik yang beroperasi di zona tangkap Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum.

Wacana Badan Ekspor di Tengah Sorotan

Rencana pembentukan badan ekspor komoditas ini sendiri masih dalam tahap wacana. Beberapa komoditas yang disebut-sebut akan masuk dalam pengaturan lembaga tersebut antara lain batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral logam. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Namun, kritik dari figur sekaliber Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan ekspor tidak bisa dilepaskan dari penegakan kedaulatan di sektor kelautan. Pengalaman panjangnya sebagai menteri yang dikenal gencar menenggelamkan kapal asing pelaku ilegal fishing memberi bobot tersendiri pada pernyataan tersebut.