PARADAPOS.COM - Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi kembali menjadi perdebatan publik. Pengamat politik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mempertahankan keduanya di era pemerintahannya menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena publik menganggap keduanya sebagai titik lemah komunikasi pemerintah. Kritik ini disampaikan langsung oleh Dr. Selamat Ginting, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada Kamis malam, 14 Mei 2026.
Keheranan Akademisi di Tengah Polemik Komunikasi Pemerintah
Dr. Selamat Ginting mengaku heran dengan keputusan Presiden Prabowo yang justru merangkul dua tokoh yang sempat menjadi sorotan di era sebelumnya. Menurutnya, publik telah menilai bahwa keberadaan Qodari dan Hasan Nasbi merupakan salah satu kelemahan dalam struktur komunikasi pemerintah saat ini.
“Publik kan menganggap bahwa ini salah satu kelemahan (pemerintah) ada di Qodari dan Hasan Nasbi. Tapi pertanyaan yang penting adalah mengapa dia direkrut kembali? Kan begitu,” ujar Selamat dalam podcast Madilog yang dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa baik Hasan Nasbi maupun Qodari bisa disebut sebagai produk reject yang melekat pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pandangan ini, menurutnya, bukan sekadar opini pribadi, melainkan sudah menjadi persepsi yang mengendap di kalangan masyarakat luas.
Alasan Politis di Balik Keputusan Presiden
Lebih jauh, Selamat berargumen bahwa pertimbangan Prabowo merekrut keduanya kembali lebih bersifat politis ketimbang sekadar kebutuhan teknis komunikasi. Ia melihat ada logika kekuasaan yang lebih dalam di balik keputusan tersebut.
“Saya melihatnya begini, mereka (Hasan Nasbi dan Qodari) dianggap memahami peta opini publik. Hasan Nasbi dan Qodari itu berasal dari dunia survei dan opini publik. Dua-duanya main di situ. Nah, dalam politik modern, kemampuan membaca persepsi masyarakat sering dianggap sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan. Ini yang membuat keduanya masih dipakai oleh Prabowo,” jelasnya.
Penjelasan ini menunjukkan bahwa Presiden mungkin lebih mengutamakan keahlian membaca arah angin politik ketimbang rekam jejak masa lalu. Di tengah dinamika politik yang cair, kemampuan memetakan opini publik menjadi komoditas yang tak ternilai.
Polemik Pertemuan dengan New Media
Selamat juga menyoroti langkah terbaru Bakom yang mengundang 40 perwakilan new media dalam sebuah pertemuan. Langkah ini, menurutnya, memicu kecurigaan publik bahwa pemerintah tengah membangun jaringan buzzer baru.
“Nah ini memang menarik soal pertemuan badan komunikasi pemerintah dengan new media yang kemudian sekarang dikritik, ini pemerintah apa sedang membangun buzzer-buzzer baru karena ini dianggap homeless,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus memberikan penjelasan yang detail dan transparan mengenai tujuan pertemuan tersebut. Jika tidak, kesan negatif akan terus menghantui langkah komunikasi pemerintah ke depan.
“Jadi memang harus ada penjelasan detail, jangan sampai ada kesan pemerintah itu menghidupkan buzzer untuk melawan oposisi,” pungkas Selamat.
Suasana di ruang diskusi malam itu terasa hangat, dengan nada bicara Selamat yang lugas namun tetap hati-hati. Ia seolah ingin mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, setiap langkah pemerintah akan selalu diawasi, dan ketidakjelasan hanya akan memperlebar jurang kepercayaan publik.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Keppres Pemindahan ke IKN Jadi Penentu
DPR Desak Juri dan Penyelenggara LCC Empat Pilar MPR Minta Maaf Atas Penilaian yang Dianggap Tidak Adil
Podcast Soroti Dugaan Kejanggalan Kronologi Keluarga Jokowi, dari Pernikahan hingga Kelahiran Gibran
Hercules GRIB Jaya Klaim Tolak Tawaran Ratusan Miliar untuk Tinggalkan Prabowo