Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mengatakan usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.
"Kasihan kalau menunda. Mungkin teman-teman yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi, kalau yang menggantungkan dan ditunda, berasa banget efeknya. Janganlah, kasihan masyarakat," kata Grace.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
Baca Juga: Ledakan Bom di Lokasi Peringatan Kematian Qasem Soleimani, Sedikitnya 103 Tewas dan 170 Luka-luka
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.
Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Baca Juga: Ratusan Warga Mengungsi Paska Kerusuhan di Kabupaten Jayapura, Dinsos Mulai Salurkan Bantuan
Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung.***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sinarharapan.co
Artikel Terkait
Dukungan Pemerintah Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto
Prabowo Beri Julukan Don Si Kancil ke Dasco & Pesan Legacy untuk Kader Gerindra
Roy Suryo Diperkirakan Lanjut ke Pengadilan Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Jusuf Kalla Buka Suara Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Kita Harus Terima Kenyataan