Hasto menjelaskan, jika hal tersebut dibiarkan akan terjadi krisis. Sehingga, hukum rimba yang akan berjalan.
"Saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik, yang mikir-mikir ulang, bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah karena apa? Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal untuk mengarahkan kepala desa sebagai instrumen politik," tandas dia. (*)
Artikel Terkait
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyentuh 2,92%
PDI Perjuangan Larang Kader Korupsi: Isi Surat Edaran & Arahan Rakernas 2026
Respons PDIP Soal Ambisi Kaesang & PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029
Megawati Institute Resmi Berdiri: Ketua Umum PDIP Resmikan Think Tank di HUT ke-53 Partai