Kritik untuk Wakil Presiden Gibran
Sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan, Gibran Rakabuming Raka juga tidak luput dari kritik tajam.
Legitimasi konstitusionalnya sebagai wakil presiden dipertanyakan setelah Putusan MK Nomor 90, yang dianggap cacat hukum dan memicu polemik.
Selain itu, integritas moral Gibran juga diuji dengan adanya dugaan keterlibatan dalam kasus akun "fufufafa" yang bermuatan konten pornografi.
Di sisi lain, isu pemalsuan ijazah yang meragukan keabsahan riwayat pendidikannya semakin menambah gelombang ketidakpercayaan publik.
Tuntutan Publik Mengeras
Berbagai kontroversi ini membuat tuntutan publik semakin mengeras.
Jika awalnya hanya berupa desakan agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, kini narasi tersebut telah berubah menjadi seruan lebih tegas, yaitu "Tangkap dan adili Jokowi serta Gibran."
Label "penjahat bangsa" dianggap merefleksikan keyakinan publik bahwa keduanya telah mengkhianati amanah rakyat dan merusak prinsip demokrasi.
Tuntutan ini menjadi alarm keras bagi negara untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, jika tidak ingin jurang ketidakpercayaan dengan rakyat semakin dalam.
Sumber: PorosJakarta
Artikel Terkait
Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan 534 Hektar di Surabaya Pasca MKD
Surya Paloh Buka Suara Soal Sanksi MKD untuk Ahmad Sahroni & Nafa Urbach
Budi Arie Setiadi Gabung Gerindra, Analis: Pindah Koordinat Kekuasaan
MKD Jatuhkan Sanksi ke 3 Anggota DPR: Ahmad Sahroni Dinilai Paling Layak Dicopot