Pilkada Lewat DPRD Dinilai Hanya Akal-Akalan Elite Politik

PARADAPOS.COM - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Isu ini mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan gagasannya di depan kader partai.

Tanggapan Pakar Ilmu Politik

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai wacana ini sekadar manuver politik dari segelintir elite partai politik. Menurutnya, usulan mengembalikan pilkada ke DPRD adalah upaya untuk memperkuat kekuasaan.

"Saya rasa usulan pilkada digantikan pemilihan di DPRD hanyalah akal-akalan oknum partai politik dan politisi agar lebih berkuasa. Mereka berdalih ingin kekuasaan lebih terkendali melalui lobi-lobi elite parpol serta menghemat budget politik," kata Insan.

Dampak terhadap Partisipasi Publik dan Arogansi Kekuasaan

Insan memperingatkan bahwa langkah ini akan mengalihkan partisipasi langsung rakyat kepada elite di DPRD. Hal ini justru berpotensi meningkatkan arogansi kepala daerah.

"Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat apalagi jika dipilih DPRD," tegasnya.

Mitos Penghematan Biaya Politik

Alasan penghematan biaya politik dalam wacana pilkada melalui DPRD juga ditepis. Insan menyatakan bahwa ongkos politik bisa sama atau bahkan lebih besar.

"Bisa jadi, ongkos politiknya sama atau bahkan lebih besar karena para elite DPRD ini sulit dilobi dengan jumlah uang yang kecil," pungkas Insan Praditya Anugrah.

Wacana perubahan sistem pilkada ini terus menjadi perdebatan, menyoroti dinamika kekuasaan antara kepentingan elite politik dan partisipasi langsung masyarakat dalam demokrasi.