"Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum," kata Mahfud. Ia menambahkan bahwa keputusan Purbaya didukung oleh rakyat dan seharusnya dicarikan jalan keluar agar tidak membebani APBN.
Sejarah Proyek Whoosh yang Dipaksakan
Mahfud mengungkapkan fakta sejarah proyek Whoosh yang awalnya direncanakan bekerja sama dengan Jepang. "Pada awalnya proyek Whoosh ini direncanakan dalam perjanjian G2G antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia dengan bunga 0,1 persen."
Namun tiba-tiba kerja sama dialihkan ke Cina dengan bunga 2 persen yang kemudian membengkak menjadi 3,4 persen. Mantan Menhub Ignatius Jonan disebutkan telah memperingatkan bahwa proyek ini tidak viable, namun justru dipecat dari jabatannya.
Agus Pambagio juga mengaku telah memperingatkan Jokowi tentang ketidakviabelan proyek ini. "Saya sudah menjelaskan bahwa ini mahal sekali, nggak bakalan bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot," ujar Agus.
Dukungan untuk Tindakan Hukum
Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penegakan hukum dalam mengungkap dugaan korupsi proyek Whoosh. Ia menilai langkah Prabowo dalam menangani kasus korupsi lain seperti kasus Reza Khalid dan korupsi timah di Bangka Belitung menunjukkan komitmen anti korupsi.
"Saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah," tegas Mahfud. Ia menekankan pentingnya penyelesaian hukum tanpa pandang bulu untuk menjaga kedaulatan bangsa.
Sumber: Wartakota
Artikel Terkait
SBY Peringatkan Ancaman Perang Dunia III, Usulkan Sidang Darurat PBB: Analisis Lengkap
Gerakan Rakyat Deklarasi Dukung Anies Baswedan Capres, Target Jadi Partai Politik 2026
Polemik Ijazah Jokowi 2026: Sidang Terbaru, Saksi Kunci, dan Misteri Perubahan Sikap Eggi Sudjana
Gibran Tanggapi Roasting Pandji di Mens Rea: Lucu, Saya Bangga Jadi Nomor Satu Netflix