Dedi Mulyadi vs Purbaya: Polemik Dana Giro Jawa Barat Rp2,1 Triliun

Kebijakan keuangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali disoroti oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Polemik ini memicu perdebatan sengit mengenai cara terbaik mengelola dana daerah.

Purbaya Sebut Penyimpanan di Giro Rugikan Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan Dedi Mulyadi menaruh uang daerah di rekening giro justru merugikan. Menurutnya, bunga giro yang kecil membuat potensi pendapatan daerah tidak optimal.

"Bunga giro kecil, ya daerahnya rugi sendiri. Kalau di deposito, minimal masih ada tambahan pendapatan," ujar Purbaya di Jakarta, seperti dikutip dari sumber berita.

Bantahan Dedi Mulyadi: Giro Adalah Jalan Terbaik

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi justru menyatakan keheranannya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, mantan Bupati Purwakarta itu membela keputusannya.

“Giro adalah jalan terbaik. Tapi kalau sekarang simpan di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah simpan uang di kasur atau di lemari besi itu justru lebih rugi lagi,” tegas Dedi pada Kamis (23/10/2025).

Alasan Dedi Mulyadi Pilih Rekening Giro untuk Dana Daerah

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penyimpanan dana di giro bukan tanpa alasan kuat. Setiap proyek pemerintah, menurutnya, dibayar secara bertahap dalam beberapa termin untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi.

“Pembayaran proyek dibagi dalam termin agar tertib secara hukum dan administrasi. Jadi uang itu bukan mengendap, tapi menunggu giliran untuk digunakan,” jelasnya.

Dia memastikan bahwa dana sekitar Rp2,1 triliun yang tercatat di bank akan segera terserap menjelang akhir tahun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik di berbagai kabupaten dan kota.

Efisiensi vs Fleksibilitas dalam Pengelolaan Kas Daerah

Polemik ini menyoroti perdebatan klasik antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, Kementerian Keuangan mendorong efisiensi dan optimalisasi kas daerah. Data nasional menunjukkan dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai ratusan triliun rupiah.

Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan fleksibilitas. Seorang pejabat Pemprov Jabar yang enggan disebut namanya menegaskan, “Kalau deposito, uangnya terkunci. Pemerintah butuh fleksibilitas.”

Kesiapan Diaudit dan Penutup Santai Dedi

Dedi Mulyadi menegaskan kesiapannya untuk diaudit kapan pun. “Silakan periksa, kami terbuka. Semua tercatat di BI, tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Di tengah silang pendapat ini, Dedi memilih menutup dengan kelakar, “Kalau simpan di giro dibilang rugi, masa iya harus disimpan di kasur?” katanya sambil tersenyum.

Sumber artikel asli: Wartakota Tribunnews