Pigai mengungkapkan bahwa sebelum pemungutan suara, telah dilakukan lobi intensif antara Indonesia dan Thailand yang dipimpin oleh Wakil Menteri HAM. Namun, karena Thailand tetap bersikeras pada posisinya, akhirnya diambil keputusan untuk melakukan voting terbuka.
Proses Menuju Penetapan Resmi di Januari 2026
Meski telah meraih kemenangan dalam voting, Pigai menegaskan bahwa proses belum sepenuhnya selesai. Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan dan doa.
"Kita tetap berdoa agar tanggal 8 Januari 2026 Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026," pungkas Menteri Natalius Pigai. Penetapan resmi ini dijadwalkan akan disahkan pada minggu kedua bulan Januari mendatang, menandai sebuah pencapaian sejarah diplomasi HAM Indonesia di kancah global.
Artikel Terkait
Bonnie Blue Ditangkap Polisi Inggris: Kronologi, Kontroversi, dan Reaksi Viral Warganet
Turis Israel Kehilangan Mata Usai Dipukuli Brutal di Siprus, Hanya Karena Bicara Bahasa Ibrani
Viral! Tentara Rusia Pakai Emblem Allah dan Palu Arit di Seragam Tempur, Ini Fakta dan Reaksi Netizen
Ramalan Baba Vanga 2026: Kontak Alien, Bencana 8% Bumi, AI, dan Prediksi Lengkap