Sstt... Negara Tetangga Sudah Injak Gas Pemakzulan Wapresnya

Pada Februari lalu, DPR Filipina memulai proses pemakzulan terhadap Sara. Langkah itu didasari tuduhan bahwa politikus Partai Hugpong ng Pagbabago (Aliansi Perubahan) tersebut melakukan korupsi, suap, dan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior alias Bongbong.

Senat juga memproses usul pemakzulan tersebut. Jika Senat Filipina memutuskan Sara bersalah, putri Rodrigo Duterte itu akan dilengserkan dari kursi wapres, bahkan bakal dilarang berpolitik secara permanen.

Perempuan berusia 47 tahun tersebut merespons proses itu dengan menyurati Senat Filipina pada Senin (23/6/2025). Salinan surat itu juga dibawa utusannya untuk diserahkan kepada jaksa yang ditunjuk DPR.

Dalam surat bertanggal 23 Juni 2025 itu, Sara merasa tidak bersalah sebagaimana tuduhan kepadanya.

"Wakil Presiden mengajukan pembelaan tidak bersalah, tanpa mengesampingkan keberatan yurisdiksional dan keberatan lainnya atas tuduhan tersebut," ujarnya melalui surat itu.

Dalam surat setebal 34 halaman tersebut, Sara menyatakan tidak ada fakta yang bisa digunakan untuk memakzulkannya. Dia menganggap keputusan Senat tersebut tidak berdasar.

"Tidak ada pernyataan fakta akhir dalam (pengaduan pemakzulan). Dilucuti dari kesimpulan 'faktual' dan hukumnya, itu (keputusan, red) tidak lebih dari secarik kertas," imbuh tanggapan tersebut.

Pada 10 Juni lalu Senat Filipina menggelar sidang selama berjam-jam untuk membahas pemakzulan itu. Hasilnya, Senat memutuskan mengembalikan proses pemakzulan itu kepada DPR.

Namun, seorang anggota senior parlemen Filipina menganggap keputusan itu sebenarnya sudah memereteli Sara. Statusnya ibarat 'diberhentikan secara fungsional' dari jabatan wapres.

Kurang dari 24 jam setelah menerima surat dari Senat, DPR Filipina mengesahkan konstitusionalitas pemakzulan itu. Selain itu, DPR yang telah menunjuk jaksa untuk menindaklanjuti penyelidikan terhadap Sara juga tengah menanti tanggapan dari perempuan kelahiran 31 Mei 1978 tersebut.

Jaksa yang ditunjuk DPR memiliki waktu lima hari untuk menanggapi jawaban Sara. Adapun persidangan untuk mengadili Sara baru digelar setelah 28 Juli atau sesudah Senat anyar bersidang.

Sumber: jpnn