Banjir Jakarta 2025: Problem Kronis di Era Pemerintahan Pramono Anung

Jakarta kembali mengalami kelumpuhan akibat banjir saat hujan deras melanda. Genangan air muncul di berbagai lokasi, mulai dari pemukiman padat hingga jalan protokol ibu kota. Fenomena banjir tahunan ini terus berulang tanpa solusi permanen.

Aktivis Cinta Jakarta, Taufik Tope Rendusara, menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Pramono Anung. Dalam pernyataannya pada Senin, 3 November 2025, Taufik menyatakan janji perubahan dari pemimpin baru justru tenggelam bersama genangan air yang tak kunjung surut.

Kegagalan Implementasi Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Padahal sejak awal masa jabatannya, Pramono Anung telah berkomitmen menerapkan pendekatan terpadu melalui program normalisasi dan naturalisasi sungai. Namun realitas di lapangan menunjukkan kebijakan yang berjalan setengah hati.

Beberapa masalah utama yang teridentifikasi meliputi:

• Pengerjaan proyek sungai yang terhambat
• Koordinasi antarwilayah yang lemah
• Sistem drainase tanpa perawatan berkala

Dampak Pembangunan terhadap Daya Tampung Air

Masalah struktural turut memperparah situasi banjir Jakarta. Ruang terbuka hijau terus menyusut, lahan resapan air beralih fungsi, sementara izin pembangunan baru tetap diterbitkan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai.

"Kondisi ini secara signifikan mengurangi daya tampung air Jakarta, membuat ibu kota semakin rentan terhadap cuaca ekstrem," tegas Taufik.

Solusi terpadu dan berkelanjutan mendesak diperlukan untuk memutus mata rantai banjir tahunan yang telah menjadi masalah kronis Ibu Kota.