DPR Desak Pemerintah Dorong OKI Hentikan Perang Saudara di Sudan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah Indonesia mengambil peran aktif mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengupayakan langkah konkret menghentikan konflik di Sudan. Desakan ini disampaikan menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di negara tersebut yang kembali dilanda perang saudara.

Pertemuan Darurat OKI Diperlukan

"Saya berharap Pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera melakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan," tegas Sukamta pada Selasa (4/11/2025). Menurut politisi PKS ini, kondisi di Sudan semakin mengkhawatirkan dengan laporan sedikitnya 1.500 orang tewas dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi dari Kota El Fasher, ibu kota Darfur Utara.

Kekejaman Paramiliter RSF dan Seruan Gencatan Senjata

Sukamta menyatakan kekejaman tersebut diduga dilakukan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Ia menyerukan pihak-pihak bertikai segera menahan diri dan melakukan gencatan senjata. Konflik dua tahun terakhir telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan membuat sekitar 14 juta orang mengungsi.

"Situasinya semakin buruk karena aksi pembunuhan massal yang keji. Ini mengingatkan pada peristiwa genosida di wilayah Darfur pada 2003–2016," ungkapnya.

Peran Diplomatik UEA dan Arab Saudi

Sebagai pimpinan komisi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, Sukamta menilai Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar memberikan tekanan diplomatik. "Kedua negara itu memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan maupun kelompok paramiliter, sehingga bisa memainkan peran penting dalam menekan mereka agar menghentikan kekerasan," jelas legislator asal DIY tersebut.

Tanggung Jawab Moral OKI

Sukamta menegaskan OKI memiliki tanggung jawab moral berperan aktif menghentikan konflik di Sudan, mengingat negara tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan anggota OKI. "Sudan adalah bagian dari dunia Islam. Karena itu, sudah sepatutnya OKI tidak tinggal diam," tegasnya.

Krisis Kemanusiaan Sudan yang Semakin Parah

Perang saudara di Sudan kembali menyita perhatian dunia setelah bentrokan antara militer Sudan (SAF) pimpinan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF di bawah Letjen Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) menewaskan ribuan orang dan menghancurkan kota-kota besar. Kedua jenderal yang sebelumnya bersekutu ini kini saling memperebutkan kendali atas pemerintahan.

Pendudukan El Fasher dan Korban Jiwa

Setelah pengepungan 18 bulan, RSF berhasil merebut Kota El Fasher akhir Oktober 2025. Kota berpenduduk 1,2 juta jiwa ini mengalami krisis parah dimana warga bertahan hidup dengan pakan ternak akibat tidak ada pasokan makanan dan obat-obatan.

Berdasarkan laporan Sudan Doctors Network dan Al Jazeera, sedikitnya 1.500–2.000 orang tewas hanya dalam beberapa hari setelah RSF mengambil alih kota. Video yang telah diverifikasi menunjukkan penyiksaan, eksekusi warga sipil, serta serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Pengungsian Massal dan Kuburan Massal

Lebih dari 26.000 warga dilaporkan mengungsi ke Kota Tawila, sementara sekitar 177.000 orang masih terjebak di El Fasher tanpa akses bantuan kemanusiaan. Temuan Yale Humanitarian Research Lab melalui citra satelit juga mengungkap indikasi genosida dengan adanya gundukan besar diduga kuburan massal dan genangan darah di area konflik.