PHK Meningkat Tajam 2025, Menkeu Purbaya: Imbas Kebijakan Pemimpin Sebelumnya

PARADAPOS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lonjakan signifikan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada periode Januari hingga November 2025. Data terbaru menunjukkan sebanyak 79.302 pekerja telah di-PHK, angka yang telah melampaui total PHK sepanjang tahun 2024 yang berjumlah 77.965 orang.

Penyebab PHK: Ekonomi Melambat dan Permintaan Lemah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons data ini dengan menyatakan bahwa peningkatan PHK terjadi akibat melemahnya permintaan masyarakat yang sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam 10 bulan pertama tahun 2025.

“PHK terjadi ketika demand-nya lemah sekali. Itu terjadi 9 bulan pertama tahun lalu dan 10 bulan pertama tahun ini, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

Kritik terhadap Kebijakan Masa Lalu dan Harapan ke Depan

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa tingginya angka PHK tahun ini merupakan dampak dari kebijakan para pemimpin sebelumnya yang dinilai tidak bagus. “Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,” tegasnya.

Meski demikian, Purbaya menyampaikan optimisme untuk perbaikan ekonomi ke depan. Pemerintah disebut akan terus mendorong perekonomian dengan kebijakan fiskal yang kini lebih sinkron dengan Bank Sentral Indonesia (BI).

“Kita dorong, saya harapkan (ekonomi) akan membaik. Saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,” jelasnya. Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk membantu pelaku usaha tumbuh kembali dan mengerek permintaan.

Provinsi dengan Kasus PHK Tertinggi di Indonesia

Berdasarkan data dari portal Satu Data Kemnaker, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi, menyumbang 21,73% atau setara dengan 17.234 orang dari total nasional.

Berikut adalah 5 provinsi dengan angka PHK tertinggi hingga November 2025:

1. Jawa Barat: 17.234 orang
2. Jawa Tengah: 14.005 orang
3. Banten: 9.216 orang
4. DKI Jakarta: 5.710 orang
5. Jawa Timur: 4.886 orang

Data ini menggarisbawahi tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi Indonesia, terutama di pusat-pusat industri utama, serta pentingnya kebijakan ekonomi yang tepat untuk pemulihan.