Gagasan RIS: Solusi Federal Atasi Sentralisasi dan Ketimpangan Daerah di Indonesia?

• Kegagalan Distribusi Kesejahteraan: Sistem sentralistik seringkali dinilai membuat Pemerintah Pusat mendominasi pengelolaan sumber daya alam daerah, yang memicu ketimpangan pembangunan dan ketergantungan berlebihan pada komando pusat.
• Membendung Monopoli Kekuasaan: Sistem federal dapat memperkecil peluang lahirnya figur "penguasa tunggal" yang dominan secara nasional. Kekuasaan yang tersebar di negara-negara bagian memungkinkan pengawasan (checks and balances) yang lebih organik.
• Efisiensi dan Kemandirian Ekonomi Daerah: Dengan otonomi yang lebih luas, daerah memiliki kendali penuh atas pendapatan dan kekayaan alamnya. Hal ini mendorong inovasi, kreativitas, dan kemandirian ekonomi daerah, sebagaimana terlihat di negara federal seperti Amerika Serikat, Australia, atau Malaysia.

Kerangka Transisi Menuju Sistem Federasi yang Berkeadilan

Agar transisi dari NKRI ke RIS tidak menciptakan kesenjangan baru, diperlukan kerangka kebijakan yang sistematis:

• Integrasi Wilayah Strategis: Daerah dengan kemampuan ekonomi terbatas dapat diintegrasikan ke dalam provinsi atau negara bagian yang lebih maju berdasarkan analisis geografis dan ekonomi yang matang.
• Internasionalisasi Daerah Tertinggal: Menetapkan daerah tertentu sebagai zona ekonomi khusus atau pusat transaksi bisnis internasional untuk menarik investasi dan menciptakan kemandirian finansial.
• Solidaritas Antar-Negara Bagian: Mewajibkan negara bagian yang kaya untuk memberikan subsidi silang atau bantuan pembangunan kepada daerah yang sedang berkembang dalam bingkai persatuan nasional.

Penutup: Nasionalisme dan Keadilan Sosial dalam Bingkai Federal

Mengubah bentuk negara menjadi RIS tidak serta merta bertentangan dengan nilai nasionalisme dan Pancasila. Secara teologis, mengupayakan sistem yang lebih adil adalah sebuah kebaikan. Dalam konteks Pancasila, sistem federal justru bisa menjadi wujud nyata dari sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang selama ini kerap hanya menjadi narasi. Gagasan ini hadir sebagai respons atas keresahan publik terhadap konsentrasi kekuasaan dan ketimpangan. Dengan kedaulatan daerah yang lebih kuat, setiap wilayah dapat lebih optimal melindungi kepentingan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Penulis adalah Advokat, jurnalis, dan pakar ilmu peran serta masyarakat dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.