UMP DKI 2026 Rp5,7 Juta vs Tuntutan Buruh Rp6 Juta: Analisis Lengkap dan Dampaknya

Aksi Damai dan Respons Aparat

Aksi buruh berpusat di kawasan Patung Kuda, Monas, hingga mendekati Istana Merdeka di Jakarta, serta di Gedung Sate Bandung. Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar dengan pendekatan "humanis".

Namun, insiden penyitaan mobil komando yang berfungsi sebagai panggung dan speaker untuk orasi di Jalan Medan Merdeka Selatan menuai kritik. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan buruh diperlakukan seperti musuh, terutama setelah akses menuju Istana diblokir.

Pernyataan Pemerintah dan Kritik Buruh

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa UMP DKI 2026 adalah yang tertinggi di Indonesia. Pemerintah pusat juga menyatakan bahwa UMP telah ditetapkan sesuai regulasi dan memperhatikan daya saing ekonomi.

Buruh mengkritik pernyataan ini karena tidak melihat sisi lain: biaya hidup di Jakarta juga yang tertinggi. Subsidi transportasi dan pangan yang dijanjikan dinilai tidak cukup menjadi bantalan sosial yang efektif untuk menjaga daya beli.

Kesimpulan: Jurang Komunikasi Kebijakan

Konflik UMP 2026 menyoroti jurang komunikasi yang dalam. Buruh terus diminta memahami bahasa makroekonomi dan daya saing negara, sementara pembuat kebijakan dinilai jarang menyelami realita mikroekonomi dan daftar belanja bulanan keluarga buruh.

Memahami tuntutan Rp6 juta seharusnya tidak rumit. Ini adalah tuntutan dasar agar upah kerja penuh di kota termahal di Indonesia dapat benar-benar menopang kehidupan yang layak. Membela hal ini bukan sekadar sikap politis, melainkan refleksi dari keadilan sosial dan kemanusiaan.

(Penulis adalah Ketua Satupena Kalbar)