Anwar Abbas Peringatkan Prabowo Soal Siasat Licik Israel-AS di Dewan Perdamaian Gaza

PARADAPOS.COM – Tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto agar berhati-hati dengan siasat licik Israel dan Amerika Serikat dalam lembaga Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Lembaga yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump itu dinilai berpotensi menjadi akal bulus untuk melegitimasi pencaplokan wilayah Palestina. Abbas menegaskan, Indonesia harus memastikan terlebih dahulu komitmen nyata Israel untuk menyerahkan wilayah pendudukan dan mengakui kedaulatan Palestina sebelum memutuskan bergabung.

Kemerdekaan Palestina Semakin Jauh dari Kenyataan

Menurut Anwar Abbas, berdasarkan fakta dan perjalanan gencatan senjata, kemungkinan Israel menyerahkan Gaza dan mengakui Palestina merdeka sangatlah kecil. "Apakah ada jaminan Gaza akan dikembalikan kepada Palestina dan Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat? Berdasarkan fakta selama ini, hal itu sangat tidak mungkin terjadi," ujarnya seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (29/1/2026).

Abbas menduga, dalih keamanan akan terus digunakan Israel dan AS untuk mempertahankan pendudukan. Skenario ancaman keamanan dari perlawanan rakyat Palestina bisa dengan mudah dibuat untuk menunda atau menolak penyerahan Gaza.

Cita-Cita Israel Raya dan Pertimbangan bagi Indonesia

Abbas meyakini Israel tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanah Palestina yang didudukinya, karena terkait dengan cita-cita pendirian "Israel Raya". Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut.

"Pandangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Indonesia sebelum ikut dalam skema pendanaan Dewan Perdamaian Gaza, agar kepedulian kemanusiaan tidak justru dimanfaatkan sebagai legitimasi politik pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Beban Anggaran Rp16,7 Triliun dan Prinsip Bantuan

Peringatan ini semakin krusial mengingat Indonesia diwajibkan membayar kontribusi mencapai Rp16,7 triliun untuk bergabung. Menurut Abbas, besaran ini dapat memberatkan anggaran negara jika kondisi fiskal tidak memungkinkan.

Ia menegaskan, membantu rakyat Gaza adalah prinsip kemanusiaan yang penting. Namun, bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. "Kalau kondisi kita sedang cekak, tentu sumbangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong kita," kata Abbas.

Pertanggungjawaban Israel dan AS

Abbas juga mempertanyakan keadilan dalam skema pendanaan. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab membangun kembali Gaza adalah Israel dan AS sebagai aktor utama penghancuran. "Yang semestinya menyediakan dana sepenuhnya adalah Israel dan Amerika Serikat, karena merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza," ujarnya.

Ia meragukan ada jaminan politik bahwa rekonstruksi akan berujung pada kemerdekaan Palestina yang seutuhnya.

Alasan Resmi Pemerintah Indonesia

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan bergabung dengan Board of Peace adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Jubir Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa BOP adalah mekanisme sementara untuk tujuan kemanusiaan tersebut.

Peringatan Anwar Abbas ini menyoroti dilema antara solidaritas kemanusiaan dan kehati-hatian geopolitik dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina-Israel.