Polemik Sumbangan Rp17 Triliun ke Lembaga AS, Prabowo Dievaluasi Ulang

PARADAPOS.COM - Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, secara terbuka memuji Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dalam pertemuan perdana "Board of Peace" (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/02/2026). Pujian tersebut menyoroti ketegasan dan kontribusi Indonesia untuk perdamaian global. Namun, langkah Indonesia yang juga disebut sebagai inisiator dan penyumbang dana besar untuk lembaga tersebut justru memantik polemik dalam negeri, terutama di tengah konflik panas antara Iran melawan Israel dan AS.

Pujian Trump dan Polemik dalam Negeri

Dalam forum yang digelar di United States Institute of Peace itu, Trump memberikan apresiasi khusus. "Ketegasan Prabowo yang menyangkut dukungan serta kontribusi aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian global," ucapnya. Informasi yang beredar menyebut Indonesia tak hanya anggota, tetapi juga salah satu penggagas BoP dan berkomitmen menyumbang dana sekitar 17 triliun rupiah untuk mendukung langkah-langkah politik Trump di Timur Tengah melalui lembaga tersebut.

Di dalam negeri, keputusan pemerintah menuai reaksi keras. Mayoritas publik, khususnya dari kalangan umat Islam dan para tokoh ulama, memprotes keras keterlibatan Indonesia di BoP. Mereka menilai, di saat perang antara Iran dan Israel-AS berkecamuk, langkah ini terkesan sebagai bentuk dukungan finansial dan politik Indonesia kepada Israel dan sekutunya, yang justru sedang berkonfrontasi dengan perjuangan bangsa Palestina. Protes ini semakin menguat mengingat bahkan sebagian publik di negara-negara NATO sendiri menolak keterlibatan negara mereka dalam konflik tersebut.

Intervensi Diplomatis Jokowi dan Sinyal dari Iran

Dinamika ini semakin kompleks dengan munculnya sinyal dari mantan Presiden Joko Widodo. Kebijakan luar negeri Prabowo dinilai tidak hanya rawan dukungan publik, tetapi juga dianggap kurang mendapat restu dari sosok yang pernah memimpin Indonesia selama dua periode tersebut.

Jokowi mengambil langkah diplomatis dengan gaya khasnya. "Dirinya sudah pernah dialog beberapa kali, langsung menghubungi Kakaknya, MBZ," tuturnya, merujuk pada Pangeran Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab. Kekhawatiran Jokowi berpusat pada potensi perang yang berkepanjangan antara Iran melawan Israel dan Amerika, yang dampaknya bisa meluas.

Kekhawatiran itu mendapat konteks nyata ketika Duta Besar Iran untuk Indonesia melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo. Kunjungan terbuka ini ditafsirkan banyak pengamat memiliki muatan politis yang kuat. Iran diduga menyampaikan situasi perang terkini dan berharap Jokowi dapat mempengaruhi kebijakan Presiden Prabowo agar menarik diri dari BoP dan menangguhkan sumbangan dananya. Dari perspektif Iran, keanggotaan Indonesia di BoP sama dengan membantu pihak lawan.

Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Politik

Dari sudut pandang Jokowi, kekhawatiran ini berada pada level yang serius, menyangkut dampak negatif yang mungkin menerpa sektor politik dan ekonomi, baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional. Prediksi dampak ekonomi ini dinilai relevan, mengingat salah satu risikonya adalah reaksi balik dari Iran.

Jokowi menyambung "cerita" dengan gaya bahasa diplomatiknya. Kekhawatiran pribadinya, yang diperkuat oleh sinyal dari kunjungan Dubes Iran, mengarah pada kemungkinan bahwa "Iran dengan sangat terpaksa akan melarang kapal tanker Pertamina untuk melewati Selat Hormuz," ungkapnya. Larangan seperti itu akan menjadi pukulan berat bagi pasokan energi Indonesia, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia.

Dinamika yang terjadi kemudian seakan memperlihatkan Jokowi 'menampar' halus namun tegas wajah Trump, yang dianggap ingin memperalat Indonesia untuk kepentingan politik dan ekonomi AS-Israel di Timur Tengah, termasuk upaya menguasai ladang minyak dan memupus harapan kemerdekaan Palestina.

Respons Cepat Prabowo dan Evaluasi Kebijakan

Menanggapi gelombang kritik dan kekhawatiran yang berkembang, Prabowo Subianto mengambil langkah responsif. Dengan latar belakang nasionalisme yang dikenal tinggi, Presiden ke-8 ini langsung mengundang berbagai tokoh ulama dari beragam kelompok untuk berdialog.

Belakangan, muncul kabar bahwa pemerintah menyadari kebijakannya terkait BoP kurang populer di tanah air, terutama dalam kaitannya dengan perang Iran vs Israel-AS. Sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab kepada bangsa, pemerintah Indonesia dikabarkan mempertimbangkan kembali komitmen sumbangan dananya yang mencapai 17 triliun rupiah kepada BoP.

Langkah evaluasi ini, jika benar dilakukan, menunjukkan bahwa Prabowo pada akhirnya menolak "rayuan" dari Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tindakan elegan ini diharapkan tidak hanya meredam ketegangan dalam negeri, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi para pemimpin negara muslim lainnya yang mungkin berada dalam posisi serupa.